PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui operator LRT Jabodebek secara resmi mengakhiri penggunaan nama Bank BNI pada Stasiun Dukuh Atas, kembali menjadi Stasiun Dukuh Atas, berlaku efektif secara bertahap sejak 23 Desember 2025. Perubahan ini terjadi setelah kontrak hak penamaan (naming rights) antara kedua pihak berakhir, menyusul peresmian nama "Stasiun Dukuh Atas Bank BNI" yang baru berjalan satu tahun sejak 20 November 2024.
Manajer Public Relations LRT Jabodebek Radhitya Mardika Putra mengonfirmasi berakhirnya masa kerja sama tersebut dan menegaskan penyesuaian penamaan ini tidak memengaruhi operasional maupun kualitas layanan LRT Jabodebek. Namun, proses penarikan jenama BNI di stasiun tersebut diperkirakan akan berlangsung hingga awal tahun 2026. Pihak LRT Jabodebek saat ini masih dalam tahap administrasi terkait calon perusahaan lain yang akan mengambil alih hak penamaan Stasiun Dukuh Atas.
Langkah PT KAI untuk menjual hak penamaan stasiun LRT Jabodebek merupakan strategi esensial dalam mengoptimalkan pendapatan non-farebox atau di luar penjualan tiket. Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo pada peresmian November 2024 menyatakan program naming rights memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk memanfaatkan aset transportasi publik sebagai media pengenalan merek yang efektif, sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan dan keberlanjutan perusahaan. Selain Dukuh Atas, KAI telah menerapkan program serupa di Stasiun Pancoran (Bank BJB) dan Stasiun Semarang Tawang (Bank Jateng).
Bagi BNI, hak penamaan Stasiun Dukuh Atas dilihat sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisinya sebagai agen pembangunan dan mendekatkan layanan perbankan dengan nasabah. Stasiun Dukuh Atas merupakan hub transportasi terpadu yang sangat strategis, mengintegrasikan LRT Jabodebek, KA Bandara Soekarno-Hatta, Commuter Line, MRT Jakarta, dan Transjakarta. Pada periode Januari hingga November 2024, Stasiun Dukuh Atas melayani rata-rata 17.573 pengguna setiap hari.
Berakhirnya kontrak hak penamaan hanya dalam waktu satu tahun memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keberlanjutan model bisnis ini. Meskipun LRT Jabodebek menegaskan tidak ada dampak pada layanan, perubahan nama stasiun yang cepat dapat berpotensi membingungkan penumpang, seperti yang pernah disoroti oleh pakar transportasi terkait perubahan nama halte TransJakarta. Naming rights secara umum berkontribusi signifikan terhadap pendapatan non-farebox operator transportasi, di mana MRT Jakarta mencatat kontribusi 30-40 persen dari total pendapatan non-farebox pada tahun 2024. PT LRT Jakarta sendiri juga secara konsisten berupaya meningkatkan laba melalui sektor non-farebox.
Ke depan, KAI telah menjajaki kerja sama hak penamaan untuk beberapa stasiun LRT Jabodebek lainnya. Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi, menyebut adanya rencana hak penamaan untuk Stasiun Kuningan oleh Visa, Stasiun Cawang oleh BSI, dan Stasiun Setiabudi oleh BTN. Dinamika ini mengindikasikan bahwa model pendapatan non-farebox melalui naming rights akan terus menjadi pilar penting bagi keberlanjutan operasional dan pengembangan infrastruktur transportasi publik di Indonesia, meskipun dengan tantangan dalam menjaga stabilitas kontrak jangka panjang. Konsistensi dalam strategi penamaan dan komunikasi publik akan krusial untuk meminimalkan disorientasi penumpang dan memaksimalkan nilai komersial dari aset-aset vital ini.
