Pengusaha industri baja nasional kembali menyuarakan kekhawatiran mendalam atas kondisi sektor mereka yang semakin tertekan oleh serbuan produk baja impor. Keluhan ini secara langsung disampaikan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dengan desakan agar pemerintah segera menutup keran impor untuk menjaga keberlangsungan industri strategis di dalam negeri.
Budi Harta Winata, Ketua Umum Masyarakat Baja Konstruksi Indonesia (Indonesian Society of Steel Construction/ISSC), dalam pertemuan baru-baru ini, secara gamblang memaparkan dampak buruk dari kebijakan bea masuk nol persen untuk baja jadi impor, khususnya yang berasal dari Tiongkok dan Vietnam. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah menciptakan arena persaingan yang tidak setara, di mana produsen konstruksi baja nasional tersingkir di pasar sendiri.
Menurut Budi, banjir baja impor bukan disebabkan oleh kurangnya kapasitas produksi domestik. Kapasitas produksi baja konstruksi nasional mencapai 1 juta ton per tahun, namun impor dari Tiongkok dan Vietnam saja telah mencapai 600 ribu ton per tahun sejak 2017 hingga Juli 2025, menandakan adanya praktik predatory pricing dan lemahnya pengawasan. Situasi ini mengakibatkan utilisasi pabrik baja dalam negeri hanya berkisar 50-52,7%, dengan banyak fasilitas yang menganggur karena produknya tidak terserap pasar.
Dampak domino yang serius telah terasa, mulai dari penurunan utilisasi pabrik, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga melemahnya rantai pasok di industri pendukung. Budi Harta Winata mengungkapkan bahwa perusahaannya terpaksa mengurangi jumlah tukang las dari seribu orang menjadi hanya 70 orang akibat maraknya baja konstruksi impor. Banyak gudang, pabrik, dan pusat perbelanjaan kini dibangun menggunakan produk impor, yang dulunya merupakan pekerjaan bagi bengkel las dan tenaga kerja lokal.
Selain itu, permasalahan lain yang menghimpit industri baja nasional adalah kesulitan akses permodalan dari bank. CEO PT Inerco Global International, Hendrik Kawilarang Luntungan, menyoroti bahwa kemudahan kredit perbankan cenderung diberikan kepada pengusaha besar, sehingga menghambat lahirnya pengusaha baru dan pemerataan ekonomi. Kementerian Perindustrian juga mencatat bahwa masalah lain yang dihadapi industri baja dalam negeri adalah mesin produksi yang sudah tua, yang mempengaruhi kualitas dan biaya produksi, membuat baja nasional kurang berdaya saing global.
Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya untuk mendalami persoalan ini. Ia meminta ISSC untuk menyerahkan laporan lengkap mengenai situasi di lapangan, termasuk kondisi di pelabuhan. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengizinkan impor produk yang kapasitas produksinya sudah dapat dipenuhi oleh dalam negeri.
Secara tegas, Purbaya juga memberikan peringatan keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk menyelesaikan persoalan impor berbagai produk, termasuk baja konstruksi. Ia memberikan tenggat waktu satu tahun untuk perbaikan, dengan ancaman akan "membekukan" DJBC jika tidak ada perubahan signifikan. Purbaya juga berjanji untuk mencari segala cara guna melindungi industri baja tanah air, setelah sebelumnya menyoroti isu impor pakaian bekas ilegal.
Para pengusaha baja berharap tindakan nyata dari pemerintah dapat segera terwujud untuk menciptakan level playing field yang adil dan memastikan keberlanjutan industri baja nasional sebagai pilar penting perekonomian.
