KABUPATEN AGAM, SUMATERA BARAT – Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk perbaikan rumah rusak akibat serangkaian bencana hidrometeorologi, terutama banjir lahar dingin Gunung Marapi di Sumatera Barat yang terjadi pada Mei 2024. Skema bantuan ini meliputi penggantian uang tunai untuk kerusakan ringan hingga sedang, serta pembangunan hunian tetap (huntap) bagi rumah yang rusak berat atau berada di zona berbahaya. Upaya ini merupakan bagian dari fokus pemerintah pusat untuk mempercepat fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di beberapa wilayah Sumatera, termasuk Aceh dan Sumatera Utara, yang juga terdampak parah.
Untuk korban banjir lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, BNPB mengalokasikan dana sebesar Rp3,72 miliar untuk memperbaiki 80 unit rumah yang rusak. Rinciannya, 54 unit rumah rusak berat menerima Rp60 juta per unit, 6 unit rusak sedang Rp30 juta per unit, dan 20 unit rusak ringan Rp15 juta per unit. Proses perbaikan rumah rusak berat akan dilakukan oleh rekanan yang direkomendasikan BNPB, sementara perbaikan rumah rusak sedang dan ringan dilaksanakan oleh masyarakat penerima. Pencairan dana dilakukan secara bertahap berdasarkan progres pekerjaan, dengan target penyelesaian pada Desember 2025. Syarat utama adalah rumah tidak boleh dibangun kembali di lokasi bencana yang sama tanpa rekomendasi dari Badan Geologi, guna menghindari risiko bencana berulang. Pemerintah Kabupaten Agam sendiri sebelumnya mengajukan usulan perbaikan untuk 259 unit rumah, namun setelah verifikasi dan validasi oleh tim gabungan, termasuk BPBD Agam dan BNPB pusat, jumlah yang memenuhi syarat bantuan ditetapkan menjadi 80 unit.
Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto telah menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan bantuan perbaikan rumah dan relokasi bagi pemukiman di zona berbahaya. Pembangunan hunian tetap menjadi krusial, terutama bagi warga yang tempat tinggalnya berada di zona merah dan tidak aman untuk dihuni kembali. Pemerintah menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rampung dalam waktu tiga bulan. Sebanyak 2.603 unit huntap lainnya akan dibangun di tiga provinsi tersebut, dengan 1.000 unit di Aceh, 1.003 unit di Sumatera Utara, dan 600 unit di Sumatera Barat. Uniknya, pembangunan 2.600 huntap ini akan dibiayai oleh pendanaan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui kolaborasi dengan sektor filantropi seperti Yayasan Buddha Tzu Chi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan skema bantuan pemerintah untuk rumah rusak ringan dan sedang sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta, yang akan dibayarkan oleh BNPB. Sementara itu, untuk rumah rusak berat, akan disediakan hunian sementara (huntara) atau biaya bagi warga untuk tinggal di rumah keluarga, sambil menunggu pembangunan huntap. Huntara sendiri dirancang seluas 8x5 meter dengan anggaran Rp30 juta per rumah. Selain itu, Kementerian Sosial juga memberikan bantuan pengisian rumah sebesar Rp3 juta per keluarga, bantuan pemulihan ekonomi Rp5 juta, serta Jaminan Hidup (Jadup) sebesar Rp450.000 per orang per bulan selama tiga bulan.
Namun, proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak luput dari kendala. Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Rudy Rinaldy, mengungkapkan tantangan dalam pendataan dan distribusi bantuan akibat akses wilayah yang masih terputus. Kondisi ini diperparah oleh kerusakan infrastruktur telekomunikasi yang meluas, dengan 154 BTS terdampak di 13 kabupaten/kota. Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, bahkan mengemukakan wacana pembentukan kembali Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) khusus untuk Sumatera, menilai bahwa penanganan bencana berskala besar saat ini berpotensi menghadapi keterbatasan anggaran dan memerlukan koordinasi lintas sektoral yang lebih sistematis. Data BNPB per 23 Desember 2025 mencatat total rumah yang terdampak bencana di Sumatera mencapai 147.236 unit, dengan 1.112 jiwa meninggal dunia dan 176 orang masih hilang.
Para ahli mengingatkan pentingnya penentuan lokasi huntap yang berbasis zona aman untuk mengurangi risiko bencana berulang. Profesor Febrin Anas Ismail, ahli ilmu mekanika teknik dan rekayasa struktur Universitas Andalas, menekankan bahwa pemulihan memerlukan pendataan akurat dan penegakan hukum tata ruang yang tegas. Evaluasi berkelanjutan juga akan dilakukan, setidaknya lima tahun sekali, untuk memastikan hunian tetap sesuai peruntukan dan aturan yang berlaku, mengingat statusnya masih aset negara. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan pembangunan fisik, mitigasi risiko, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan jangka panjang.
