Kazakhstan Buka Pintu Investasi Kripto, Tutup Jalur Pembayaran

Pemerintah Kazakhstan telah merampungkan kerangka legislasi yang melegalkan investasi aset kripto secara nasional, namun secara tegas melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran. Peraturan baru ini, yang diumumkan pada Desember 2025 dan merupakan kelanjutan dari undang-undang aset digital sebelumnya, menempatkan bursa mata uang kripto di bawah pengawasan ketat Bank Nasional Kazakhstan (NBK) dan Badan Regulasi dan Pengembangan Pasar Keuangan (ARRFR), menandai langkah signifikan dalam upaya negara tersebut menyeimbangkan inovasi keuangan dengan stabilitas moneter dan perlindungan investor.

Kebijakan ini dibangun di atas pondasi hukum yang telah dikembangkan sejak Undang-Undang Aset Digital Republik Kazakhstan mulai berlaku pada 1 April 2023, yang sebelumnya sebagian besar membatasi perdagangan kripto ke zona ekonomi khusus, Astana International Financial Centre (AIFC). Langkah awal pada tahun 2020 telah melegalkan penambangan mata uang kripto, dan masuknya penambang besar setelah penumpasan kripto di Tiongkok pada 2021 sempat menjadikan Kazakhstan pusat penambangan global, meskipun menimbulkan tekanan pada jaringan energi nasional. AIFC, yang diakui sebagai salah satu yurisdiksi terdepan secara global dalam implementasi standar regulasi aset digital oleh International Organization of Securities Commissions (IOSCO) pada Oktober 2025, telah menjadi semacam laboratorium regulasi, dengan proyek percontohan yang melibatkan bursa kripto dan bank lapis kedua sejak 2022. Pada tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan Astana (AFSA) yang mengawasi AIFC, telah mencatat pertumbuhan signifikan dengan memberikan lisensi kepada beberapa bursa aset digital besar, termasuk Binance dan Bybit.

Namun, terlepas dari kerangka kerja yang solid di AIFC, Deputy Chairman National Bank, Berik Sholpankulov, pada Mei 2025 mencatat adanya penarikan sekitar $15 miliar aset kripto dari negara tersebut karena pengawasan regulasi yang tidak memadai di luar AIFC, yang menggarisbawahi urgensi perluasan cakupan regulasi nasional. Madina Abylkasymova, kepala ARRFR, secara eksplisit menyatakan pada Desember 2025 bahwa meskipun bursa mata uang kripto akan diizinkan dan diatur oleh NBK untuk tujuan investasi, penggunaan mata uang kripto untuk pembayaran tidak akan diizinkan. Regulator juga akan menyusun daftar mata uang kripto yang disetujui untuk diperdagangkan di platform yang berlisensi.

Implikasi kebijakan ini sangat luas. Dari sisi ekonomi, Kazakhstan, yang secara tradisional bergantung pada minyak, berusaha memosisikan diri sebagai pusat keuangan digital, mengintegrasikan aset digital ke dalam ekonominya secara terkontrol. Kerangka regulasi yang jelas ini dirancang untuk meningkatkan kepercayaan investor dengan mengurangi risiko yang melekat pada pasar yang tidak diatur, sejalan dengan tujuan untuk menstabilkan pasar kripto dan memperkuat langkah-langkah melawan pencucian uang serta pendanaan terorisme. Data menunjukkan bahwa otoritas telah membekukan $1,2 juta dalam mata uang kripto dan menutup 19 platform over-the-counter ilegal dengan omzet lebih dari $60 juta, serta membongkar sembilan lokasi penambangan ilegal sejak awal 2024, menegaskan komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum.

Larangan pembayaran dengan kripto juga mencerminkan upaya strategis untuk melindungi kedaulatan moneter dan stabilitas finansial Tenge Kazakhstan, mencegah aset digital mengganggu sistem keuangan tradisional. Langkah ini sejalan dengan tren global di mana banyak negara menjelajahi mata uang digital bank sentral (CBDC), dengan NBK juga mengembangkan kebijakan kripto nasional yang mencakup potensi penciptaan Tenge digital. Meskipun ada upaya kontrol yang ketat, pemerintah juga menunjukkan keterbukaan terhadap inovasi melalui konsep "CryptoCity," zona percontohan fintech di mana pembayaran koin mungkin akan diizinkan. Namun, untuk saat ini, penekanan utama tetap pada investasi yang diatur ketat.