PT Kereta Api Indonesia (KAI) menargetkan pengembangan layanan kereta api di luar Pulau Jawa akan dimulai pada tahun 2026, sebagai tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo sebelumnya telah meminta PT KAI untuk memperluas dan memperkuat jaringan transportasi berbasis rel di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Arahan ini disampaikan Presiden Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang pada 4 November 2025, dengan harapan proyek ini dapat diselesaikan dalam periode pertamanya.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mengonfirmasi komitmen perusahaan untuk memulai ekspansi ini pada tahun 2026. Ekspansi jaringan kereta api di luar Jawa ini memiliki tujuan utama untuk memperkuat sistem logistik nasional, memfasilitasi distribusi hasil bumi strategis seperti kelapa sawit, karet, kopi, timah, dan nikel, serta mendukung angkutan massal penumpang.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, secara khusus mendorong KAI untuk membuka peluang kerja sama dengan negara lain atau investor swasta guna merealisasikan proyek-proyek ini, terutama di Kalimantan dan Sulawesi. KAI sendiri telah mulai menjajaki skema pembiayaan untuk proyek-proyek ekspansi ini. Bobby Rasyidin, didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono, telah membahas pembiayaan proyek-proyek "green field" di Tiongkok. Proyek "green field" merujuk pada pembangunan infrastruktur kereta api yang sepenuhnya baru dari nol, termasuk jalur rel, jembatan, terowongan, dan stasiun.
Beberapa proyek yang direncanakan di luar Jawa termasuk Kereta Api Makassar-Parepare (Tahap I dari Pengembangan Jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan), Kereta Api Tebing Tinggi-Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei sebagai bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera), Kereta Api Rantau Prapat-Kota Pinang, serta infrastruktur kereta api logistik di Kalimantan Timur. Proyek "Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur" bahkan telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025.
Anggota Komisi VII DPR, Bambang Haryo Soekartono, mengapresiasi rencana ini karena sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, pembangunan jaringan kereta api di Sumatera yang belum terealisasi sekitar 1.300 kilometer untuk menyambungkan jalur Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 52 triliun.
Sebelumnya, tantangan klasik dalam pembangunan infrastruktur kereta api di luar Jawa meliputi masalah pembebasan lahan yang berlarut-larut dan ketersediaan pendanaan yang besar. Oleh karena itu, keterlibatan pihak swasta dianggap krusial karena APBN dan APBD tidak dapat menanggung seluruh kebutuhan investasi yang mencapai triliunan rupiah. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan swasta, diharapkan pengembangan jaringan kereta api di luar Jawa dapat berjalan optimal, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia.
