Pemerintah Indonesia menargetkan rampungnya proses merger tujuh perusahaan konstruksi milik negara atau BUMN Karya pada kuartal pertama 2026, setelah mengalami penundaan dari target semula akhir 2025. Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi mendalam yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk mengatasi permasalahan keuangan akut dan meningkatkan efisiensi sektor konstruksi pelat merah. Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Aminuddin Ma'ruf, menegaskan bahwa eksekusi merger akan dimulai serentak pada awal 2026, dengan harapan seluruh proses administrasi dan hukum dapat diselesaikan dalam tiga bulan pertama tahun depan.
Konsolidasi ini mencakup PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero). Tujuh entitas ini direncanakan akan dikelompokkan menjadi tiga klaster utama, dengan fokus bisnis yang lebih spesifik. Skema yang beredar mengindikasikan Hutama Karya akan dipasangkan dengan Waskita Karya untuk fokus pada proyek jalan tol, jalan non-tol, gedung institusional, dan perumahan komersial. Sementara itu, PT PP dan Wijaya Karya akan berkonsentrasi pada pengembangan pelabuhan, bandar udara, Engineering, Procurement, and Construction (EPC), serta residensial. Adhi Karya, Brantas Abipraya, dan Nindya Karya akan diarahkan untuk spesialisasi konstruksi di sektor air, perkeretaapian, dan infrastruktur lainnya.
Keputusan untuk menunda penyelesaian merger didasarkan pada kondisi keuangan beberapa BUMN Karya yang masih menghadapi tekanan berat. Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa permasalahan keuangan yang "cukup dalam" ini, termasuk restrukturisasi utang dan kebutuhan revaluasi aset, memerlukan penanganan lebih lanjut sebelum penggabungan dapat dilakukan secara optimal. "Karya-karya kita menghadapi persoalan keuangan yang cukup dalam selama ini. Nah, ini kita perbaiki dulu dengan Danantara," kata Dony pada November 2025. Restrukturisasi ini juga mencakup proses impairment (penurunan nilai aset) dan evaluasi ulang nilai aset terhadap nilai buku perusahaan.
Laporan keuangan menunjukkan bahwa BUMN Karya memang berada di bawah tekanan signifikan. Pada semester I 2025, PT PP Tbk mencatat penurunan laba bersih, PT Adhi Karya Tbk mengalami penurunan laba bersih yang drastis, sementara PT Wijaya Karya Tbk dan PT Waskita Karya Tbk membukukan rugi bersih yang signifikan. Hingga kuartal III 2025, Waskita Karya mencetak rugi bersih Rp 3,17 triliun, meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya, dengan pendapatan usaha turun 22,08%. Wijaya Karya juga membukukan rugi bersih Rp 3,21 triliun, berbalik dari laba pada periode sebelumnya, dengan penurunan pendapatan bersih 27,54%. Rasio interest coverage ratio (ICR) untuk empat BUMN Karya terbuka (PTPP, ADHI, WIKA, WSKT) semuanya berada di bawah 1x per kuartal III 2025, menunjukkan kemampuan yang sangat buruk untuk membayar beban bunga.
Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya telah menekankan bahwa merger ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dan efisiensi BUMN Karya, serta menghindari tumpang tindih proyek yang menciptakan persaingan tidak sehat antar perusahaan pelat merah. Pembentukan klaster dengan spesialisasi diharapkan dapat menciptakan entitas yang lebih kuat dan fokus sebagai kontraktor murni. Dony Oskaria menyatakan, "kurang lebih akan jadi tiga perusahaan karya yang kuat ke depan dan bisnisnya hanya fokus sebagai kontraktor saja."
Meski demikian, proses merger BUMN yang melibatkan perusahaan terbuka memerlukan transparansi dan koordinasi yang kompleks, termasuk persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk perubahan anggaran dasar. Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan, menggarisbawahi potensi peningkatan efisiensi dan sinergi, namun juga memperingatkan risiko persaingan internal jika strategi pembagian proyek tidak dikelola dengan baik. Peleburan juga berpotensi membebani perusahaan dengan kinerja baik dengan masalah keuangan BUMN lainnya, seperti yang disoroti oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung.
Dengan target penyelesaian pada awal 2026, konsolidasi BUMN Karya diharapkan tidak hanya menyehatkan neraca keuangan, tetapi juga memperkuat daya saing industri konstruksi nasional dalam jangka panjang, mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis, dan meminimalkan ketidakpastian pasar. Pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan restrukturisasi ini, meskipun tantangan integrasi dan penyehatan finansial masih menjadi pekerjaan rumah utama bagi Danantara dan BP BUMN.
