Lumpur tebal dan material longsoran kembali menutup ruas-ruas jalan vital di beberapa kabupaten di Aceh, memaksa Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan puluhan alat berat guna memulihkan akses transportasi masyarakat yang terganggu parah sejak akhir November 2025. Di ruas Jalan Nasional Batas Kabupaten Pidie Jaya-Kota Bireuen, khususnya di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, dan di sepanjang jalur lintas Bener Meriah – Aceh Utara, tim penanggulangan bencana bekerja siang malam membersihkan endapan sedimen dan lumpur yang mengisolasi sejumlah komunitas.
Insiden ini, yang terjadi menyusul hujan monsun ekstrem pada akhir November dan berlanjut hingga Desember 2025, merupakan bagian dari rangkaian bencana hidrometeorologi yang lebih luas melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Curah hujan lebat, mencapai 99,6 mm per hari di Banda Aceh antara 23-25 Desember 2025, memicu tanah longsor dan banjir bandang yang menghancurkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian wilayah Aceh akan mengalami curah hujan kategori "sangat tinggi" (lebih dari 500 mm per bulan) pada Desember 2025, mengindikasikan bahwa tekanan terhadap infrastruktur jalan dan lingkungan akan terus berlanjut.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan, upaya percepatan pembersihan jalan menjadi prioritas, terutama di kawasan perkotaan dengan kepadatan lalu lintas tinggi. "Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik," ujar Dody, yang menegaskan pekerjaan harus berjalan 24 jam dengan sistem shift untuk mengejar ketertinggalan akibat dampak bencana. Di Pidie Jaya, Kementerian PU mengerahkan dua unit wheel loader, dua unit motor grader, empat unit dump truck, dan satu unit excavator mini untuk menangani material longsor. Sementara di Aceh Tamiang, alat berat bekerja tanpa henti hingga tengah malam untuk membersihkan jalan nasional dari sisa banjir dan longsor. Lima unit alat berat dari SANY Group Peduli juga dikerahkan pada 8 Desember 2025 untuk mempercepat pembukaan akses jalan di jalur lintas Bener Meriah – Aceh Utara.
Bencana ini tidak hanya melumpuhkan transportasi, tetapi juga menghantam keras perekonomian regional dan nasional. Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kerugian ekonomi nasional akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut mencapai Rp68,67 triliun, menekan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 0,29 persen. Ekonomi Aceh sendiri diperkirakan menyusut sekitar 0,88 persen, atau setara dengan Rp2,04 triliun. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menyebutkan sektor pertanian, kontributor utama PDRB Aceh, sangat terdampak dengan 90.601 hektare lahan sawah rusak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menghadapi kendala serius mulai dari keterbatasan bahan baku hingga terhambatnya distribusi akibat jalan dan jembatan terputus. Pengamat ekonomi, Dr. Rustam Effendi, menyoroti hilangnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya beban hidup, memperburuk kondisi kantong-kantong kemiskinan di Aceh.
Di balik desakan pembersihan akses dan pemulihan, analisis mendalam mengungkap bahwa bencana ini bukanlah semata takdir alam. Laju deforestasi, aktivitas pertambangan, pembalakan liar, serta alih fungsi kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) selama bertahun-tahun tanpa pengawasan memadai telah menciptakan kerapuhan ekologis di Aceh. "Tanah yang jenuh, lereng yang gundul, dan sungai yang dangkal akibat sedimentasi menjadi kombinasi mematikan," demikian laporan media lokal menyoroti kegagalan kolektif dalam membaca hubungan sebab-akibat antara kebijakan pembangunan dan keseimbangan lingkungan.
Skala bencana ini juga mengakibatkan krisis kemanusiaan yang mendalam. Hingga pertengahan Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sekitar 502 orang tewas di Aceh, dengan puluhan lainnya hilang dan ribuan luka-luka. Ratusan ribu warga terpaksa mengungsi, dan lebih dari 110 ribu kelompok rentan, termasuk anak-anak dan lansia, belum dapat kembali ke rumah mereka.
Meskipun pemerintah pusat dan daerah berupaya keras, termasuk alokasi cadangan pangan dan pembangunan hunian tetap, kritik muncul terkait efektivitas respons jangka panjang. Direktur Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), M Nur SH, menilai kehadiran negara belum sepenuhnya mampu mengembalikan kewibawaan bangsa, dengan upaya pemulihan yang masih jauh dari harapan masyarakat terdampak. Kementerian PU sendiri mencatat kebutuhan sekitar 69 jembatan Bailey untuk membuka kembali akses transportasi, menunjukkan skala kerusakan infrastruktur yang signifikan.
Krisis multi-dimensi ini menuntut bukan hanya respons cepat pascabencana, tetapi juga evaluasi ulang menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Aceh. Tanpa langkah-langkah mitigasi yang komprehensif, termasuk penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan dan perencanaan tata ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim, wilayah ini akan terus terjebak dalam lingkaran setan bencana yang merenggut nyawa, merusak ekonomi, dan menguji solidaritas sosial.
