Pemerintah Indonesia dilaporkan tengah menggenjot rencana komprehensif untuk meningkatkan produksi pesawat amfibi atau seaplane dalam negeri, sebuah langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat kedaulatan transportasi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memimpin inisiatif ini, berkolaborasi erat dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT Pindad (Persero).
Menurut Kepala BRIN, Arif Satria, yang berbicara setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (24/11/2025), pengembangan seaplane merupakan arahan langsung dari Presiden sebagai bagian dari strategi yang lebih luas. Produksi pesawat amfibi ini diharapkan dapat menjadi solusi transportasi vital bagi wilayah pesisir dan kepulauan Indonesia, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh moda transportasi darat konvensional. Pesawat jenis ini mampu lepas landas dan mendarat di atas air, sehingga dinilai sangat strategis untuk meningkatkan akses logistik dan konektivitas antar-pulau.
Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada BRIN dan PTDI. PT Pindad (Persero), yang dikenal memproduksi alat utama sistem senjata (alutsista) dan kendaraan taktis Maung, juga akan dilibatkan untuk memperkuat riset dan pengembangannya. Selain itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) serta industri otomotif juga akan turut serta dalam sinergi multi-pihak ini, yang diharapkan dapat menjadi pilar bagi kemajuan ekonomi nasional.
PTDI sendiri telah memiliki rekam jejak dalam inovasi dirgantara, termasuk pengembangan pesawat N219 yang kini siap diproduksi lebih banyak sesuai pesanan pemerintah. Varian amfibi dari N219 juga tengah dikembangkan, dirancang untuk dapat mendarat di darat maupun di air, dengan kapasitas 19 penumpang dan kemampuan mendarat di kapasitas ombak maksimum 0,3 meter. Pengembangan seaplane ini juga secara spesifik ditujukan untuk mendukung sektor pariwisata, terutama di destinasi air unggulan seperti Raja Ampat, Danau Toba, Labuan Bajo, dan Kepulauan Riau, dengan harapan dapat membuka akses ke lokasi-lokasi terpencil.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga telah menunjukkan minat serius terhadap pengembangan industri seaplane. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Kemenhub berencana mengembangkan seaplane di wilayah Indonesia Timur, seperti Raja Ampat, Misool Selatan, dan Sulawesi Selatan. Uji coba penerbangan seaplane bahkan telah dilakukan di Pantai Mertasari, Bali, pada Juni 2024 oleh Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub.
Meskipun potensi ekonomi yang signifikan ditawarkan oleh industri seaplane, terutama dalam perluasan akses pariwisata dan penciptaan lapangan kerja, tantangan terkait biaya operasional yang relatif mahal perlu diatasi. Namun, seaplane tidak memerlukan investasi infrastruktur kebandarudaraan yang mahal karena kemampuannya mendarat di air dan melakukan bongkar muat di dermaga sederhana. Pemerintah didorong untuk berkontribusi dalam menurunkan biaya operasi, misalnya melalui pembebasan pajak suku cadang, serta memastikan regulasi yang kuat dan standar keselamatan internasional yang komprehensif. Upaya ini diharapkan dapat menjadikan seaplane sebagai moda transportasi efisien dan cepat untuk konektivitas antarpulau di Indonesia.
