Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus memperkuat kolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya mengejar dan mengamankan target produksi hulu migas nasional. Keterlibatan TNI dinilai krusial untuk menjamin kelancaran operasional dan melindungi aset strategis negara yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah terluar dan perbatasan Indonesia.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto pada 13 November 2025, menyampaikan bahwa produksi minyak nasional diperkirakan mencapai 625 ribu barel per hari (BOPD) pada Desember 2025. Rata-rata produksi hingga 10 November 2025 telah mencapai 606.020 BOPD, melampaui target APBN 2025 sebesar 605 ribu BOPD. Sementara itu, proyeksi produksi minyak hingga akhir 2025 diperkirakan mencapai 608 ribu barel per hari (MBOPD), melampaui target APBN 605 MBOPD, dan produksi gas diperkirakan sebesar 6.910 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD), melampaui target 5.628 MMSCFD. Investasi hulu migas nasional pada tahun 2025 juga diproyeksikan mencapai US$16,5 miliar.
Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan produksi minyak sebesar 1 juta BOPD dan gas sebesar 12 BSCFD pada tahun 2030. Untuk mencapai target ambisius ini, diperlukan jaminan keamanan yang kuat terhadap proyek-proyek hulu migas yang merupakan objek vital nasional. Ancaman terhadap sektor energi bersifat multidimensi, mulai dari sabotase, kejahatan siber, hingga konflik sosial di sekitar wilayah operasi. Oleh karena itu, SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan TNI/Polri serta kementerian terkait, menyusun Grand Design Pengamanan Hulu Migas Nasional 2025–2030. Strategi ini menekankan sinergi teknologi, pemberdayaan masyarakat, intelijen, dan keberlanjutan.
Sinergi antara SKK Migas dan TNI telah terjalin melalui nota kesepahaman yang ditandatangani pada 12 November 2019 oleh Panglima TNI Marsekal (TNI) Hadi Tjahjanto dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto. Kerjasama ini menjadi payung operasional untuk pengamanan aset dan kegiatan hulu migas di seluruh Indonesia. Keterlibatan TNI dalam pengamanan ini bukanlah dalam kerangka Dwi Fungsi TNI, melainkan berdasarkan undang-undang yang menempatkan TNI sebagai salah satu kekuatan negara dalam pengamanan aset strategis nasional.
Contoh nyata sinergi ini terlihat dalam penanganan isu lahan dan pengamanan Barang Milik Negara (BMN) hulu migas di Wilayah Kerja (WK) Rokan. Blok Rokan, yang menyumbang hampir seperempat produksi minyak nasional, menghadapi tantangan seperti tumpang tindih kepemilikan, perambahan lahan, dan aktivitas tak berizin. PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona Rokan bersama Satuan Tugas (Satgas) BMN Migas, Kejaksaan Tinggi Riau, TNI-Polri, DJKN, dan BPN, telah mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk meninjau langsung aktivitas ilegal di lapangan pada 5 November 2025.
Selain itu, TNI Angkatan Laut (TNI AL) juga memperkuat komitmennya dalam menjaga keamanan kegiatan hulu migas di wilayah perairan Indonesia. Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops KSAL) Laksamana Muda Yayan Sofiyan dalam Rapat Kerja Sekuriti SKK Migas Tahun 2025 pada 29 Oktober 2025, menekankan pentingnya kesiapsiagaan operasi laut, penguatan intelijen maritim, serta pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan yang menjadikan energi sebagai target strategis.
Di tengah upaya pengejaran target, SKK Migas juga mencatat kabar positif dengan penemuan cadangan gas signifikan di Sumur Eksplorasi East Walanga (EWL)-001 di Wilayah Kerja Sengkang oleh Energy Equity Epic Sengkang (EEES) pada 18 November 2025. Penemuan ini berpotensi meningkatkan produksi gas hingga 20 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Optimalisasi produksi dari lapangan-lapangan tua juga menjadi fokus SKK Migas melalui pendekatan Enhanced Oil Recovery (EOR) dan Improved Oil Recovery (IOR). Seluruh upaya ini membutuhkan dukungan keamanan yang optimal agar pasokan energi nasional tetap terjamin dan berkontribusi pada ketahanan serta pembangunan ekonomi negara.
