PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah mendapatkan pinjaman senilai 7,85 triliun Rupiah dari Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. Persetujuan pinjaman berbasis hasil sebesar US$ 470 juta, dengan kurs 16.700 Rupiah per Dolar Amerika Serikat, ini diumumkan pada Rabu, 19 November 2025.
Pinjaman tersebut akan membiayai Program Percepatan Transisi Energi Bersih Indonesia (Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition Program) Tahap 1. Program ini dirancang untuk mendukung pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga fotovoltaik surya dan angin, memperkuat infrastruktur jaringan listrik di wilayah Jawa-Madura-Bali, Sumatra, dan Sulawesi, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan PLN dalam mengelola transisi energi.
Menurut Wakil Direktur ADB untuk Indonesia, Renadi Budiman, program ini menandai langkah penting bagi Indonesia menuju masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat menghindari emisi CO2 hingga 2,5 juta metrik ton setiap tahun. Selain itu, inisiatif ini juga berkontribusi pada visi Jaringan Listrik ASEAN dengan mengembangkan jaringan yang tangguh untuk mengintegrasikan energi terbarukan secara efektif dalam skala besar, serta berfungsi sebagai fondasi infrastruktur listrik nasional bagi negara-negara ASEAN.
Program Percepatan Transisi Energi Bersih Indonesia ini akan berjalan sepanjang tahun 2026 hingga 2031. Total pembiayaan program mencapai US$ 500 juta, termasuk US$ 30 juta dari dana yang dikelola ADB seperti ASEAN Infrastructure Fund dan kontribusi Uni Eropa serta Inggris melalui ASEAN Catalytic Green Finance Facility. Dukungan juga mencakup hibah sebesar US$ 3 juta dari Energy Access and Transition Trust Fund yang dikelola oleh Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP). ADB memperkirakan fasilitas ini mampu memobilisasi investasi swasta lebih dari US$ 1 miliar untuk pengembangan proyek energi surya dan angin dengan kapasitas total 1.800 megawatt.
Pinjaman ini sejalan dengan tujuan pembangunan Indonesia untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 melalui transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola. Ini juga merupakan bagian penting dari Strategi Kemitraan Negara (Country Partnership Strategy) ADB 2025-2029 untuk Indonesia.
