Perdebatan mengenai apakah suami harus menyerahkan seluruh gajinya kepada istri untuk dikelola masih menjadi topik hangat dalam rumah tangga. Praktik ini cukup umum di Indonesia, di mana istri seringkali dianggap sebagai "menteri keuangan" keluarga. Namun, para pakar menekankan bahwa tidak ada kewajiban mutlak dalam hal ini, dan kunci utamanya adalah kesepakatan serta komunikasi yang baik antar pasangan.
Menurut sejumlah pakar keuangan, suami tidak wajib menyerahkan seluruh gajinya kepada istri. Kebutuhan dan kesepakatan keluarga menjadi penentu utama bagaimana pengelolaan finansial dilakukan. Perencana Keuangan Rista Zwestika menyarankan agar pendapatan suami dan istri, terutama bagi pasangan yang sama-sama bekerja, digabungkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik dan perdebatan mengenai siapa yang berpenghasilan lebih besar, sehingga yang ada adalah "pendapatan rumah tangga" yang diatur bersama. Selain itu, penting juga untuk menyisihkan anggaran untuk kebutuhan atau keinginan pribadi masing-masing.
Pendakwah Zaidul Akbar, dalam pandangannya, bahkan menyarankan agar suami tidak menyerahkan seluruh gajinya kepada istri. Ia berpendapat bahwa suamilah yang seharusnya mengatur keuangannya sendiri, termasuk menentukan berapa pengeluaran yang perlu diberikan kepada pasangannya.
Di sisi lain, Pakar Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Muhammad Maksum, menjelaskan bahwa dalam hukum syariah tidak diatur secara detail mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga. Syariah hanya membahas kewajiban suami dalam menafkahi istri dan anak-anak. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan harus disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan masing-masing pasangan. Prof. Maksum menegaskan bahwa suami yang menyerahkan seluruh uangnya kepada istri untuk dikelola tidak serta merta menurunkan martabat lelaki sebagai pemimpin keluarga.
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengidentifikasi beberapa tipe pengelolaan keuangan pasangan, salah satunya adalah "Tipe Sayang Istri," di mana suami menyerahkan seluruh gajinya kepada istri untuk diatur sebagai menteri keuangan rumah tangga. Namun, ada juga "Tipe Pasangan Mandiri" di mana masing-masing memiliki pengelolaan terpisah dengan kontribusi untuk kebutuhan bersama, serta "Tipe Istri Terima Beres" di mana suami mengelola dan memberikan tunjangan kepada istri. Apapun modelnya, penting untuk adanya keterbukaan dan transparansi finansial antara suami dan istri.
Perencana keuangan seperti Mike menyarankan untuk membuat anggaran yang jelas mengenai pos-pos pengeluaran dan menggunakan autodebit untuk tagihan dan cicilan wajib agar lebih praktis. Konsep alokasi gaji 50:30:20 (50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan/investasi) juga bisa menjadi panduan yang efektif.
Secara psikologis, masalah keuangan merupakan salah satu pemicu konflik dalam rumah tangga. Ketidakpastian finansial dapat memicu stres dan kecemasan, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas hubungan keluarga. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang efektif yang didasari oleh diskusi, kepercayaan, dan komunikasi terbuka antara suami dan istri sangat krusial untuk menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Transparansi keuangan juga menjadi fondasi penting untuk pernikahan yang sehat.
Pada akhirnya, tidak ada aturan baku yang mengharuskan gaji suami diserahkan seluruhnya kepada istri. Yang terpenting adalah adanya kesepakatan bersama, komunikasi yang jujur dan terbuka, serta rasa saling menghargai dalam mengelola keuangan rumah tangga, sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing pasangan. Ini akan memastikan bahwa pengelolaan finansial menjadi alat untuk mencapai tujuan bersama, bukan sumber perselisihan.
