Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, baru-baru ini mengibaratkan proyek pembangunan IKN layaknya sebuah bayi yang memerlukan perhatian dan komitmen penuh. Pernyataan ini disampaikan pada Selasa, 18 November 2025, menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan sekadar proyek biasa, melainkan inisiatif jangka panjang yang harus dikelola dengan sepenuh hati demi mewujudkan IKN sebagai kota kelas dunia. Menurut Basuki, Indonesia kini berada pada "titik tanpa jalan kembali" dalam pembangunan IKN, sebuah komitmen yang harus terus berlanjut hingga tujuan akhir tercapai.
Analogi bayi ini juga pernah disampaikan oleh mantan Sekretaris Badan Otorita IKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, pada Maret 2023, yang menekankan pentingnya memberikan "gizi terbaik" pada fase awal untuk mencegah "stunting" atau hambatan pertumbuhan. Ia juga menggarisbawahi bahwa siapapun presidennya, harus menjalankan amanat undang-undang terkait IKN.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara terus menunjukkan progres signifikan dan mendapatkan apresiasi positif dari komunitas global. Media internasional "The World" memuji IKN sebagai salah satu proyek pembangunan kota paling visioner dan ambisius di dunia, yang berpotensi menjadi kota percontohan masa depan dengan memadukan teknologi modern, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Pemerintah terus memacu pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif di kawasan inti pemerintahan. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto juga menjadi penekanan dalam percepatan penyelesaian infrastruktur.
Dalam hal infrastruktur, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga November 2025 telah menyelesaikan 13 paket pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan, termasuk tempat pengolahan sampah terpadu, dermaga logistik, bendungan Sepaku, sistem pengelolaan air minum, hingga jalan bebas hambatan. Selain itu, sembilan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga telah rampung dan siap diintegrasikan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).
Proyek infrastruktur IKN gelombang kedua juga telah dimulai dengan alokasi anggaran sebesar Rp 982 miliar. Fase pertama pembangunan IKN (2022–2024) telah mencakup pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Garuda, perkantoran pemerintahan, hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP, yang juga didukung investasi swasta. Beberapa proyek multi-tahun dari Fase I, seperti Istana Wakil Presiden dan Masjid Negara, masih berlanjut hingga tahun 2025.
Meskipun demikian, pembangunan IKN juga menghadapi tantangan besar, termasuk kebutuhan investasi yang masif dan waktu yang tidak sedikit untuk membangun kota dari nol. Tantangan lingkungan seperti deforestasi dan hilangnya habitat juga menjadi perhatian, meskipun pemerintah berkomitmen pada konsep kota hijau. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) juga menyatakan bahwa pemindahan ASN ke IKN bukan sekadar relokasi fisik, tetapi transformasi cara kerja pemerintah.
Meski minat investasi domestik di IKN tinggi, realisasi investasi asing masih memerlukan waktu lebih lama. Namun, Otorita IKN memastikan minat investor tetap tinggi dengan berbagai insentif fiskal yang telah disiapkan. Tiga negara, yakni Malaysia, China, dan Korea, disebut sebagai investor asing yang paling serius dalam proses penjajakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan hunian di IKN.
