Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengalihkan pertanyaan terkait rencana impor minyak dan gas (migas) dari Amerika Serikat tanpa melalui proses lelang kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Bahlil menyatakan bahwa skema impor tersebut masih akan dilihat lebih lanjut dan meminta agar pertanyaan mengenai impor tanpa lelang diajukan langsung kepada Airlangga.
Rencana impor migas tanpa lelang ini merupakan bagian dari negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia berkomitmen untuk mengimpor migas dari AS sebanyak 15 juta barel setara minyak (BOE) dengan nilai diperkirakan mencapai US$15 miliar hingga US$15,5 miliar atau sekitar Rp 244,41 triliun hingga Rp 257,3 triliun.
Penugasan impor migas dari AS tanpa proses lelang ini akan dilakukan oleh PT Pertamina (Persero). Pemerintah tengah mempersiapkan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) untuk memuluskan skema impor tanpa lelang ini.
Menurut Bahlil, impor minyak mentah dari AS diperkirakan akan dimulai pada Desember 2025, sementara impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari AS sudah berjalan. Selain Pertamina, pihak swasta juga disebut akan mengimpor LPG sebanyak 5 juta ton dari AS.
Negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan AS saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025. Kesepakatan ini bertujuan agar produk unggulan Indonesia, seperti minyak kelapa sawit (CPO), karet, teh, dan kopi, dapat memperoleh pembebasan tarif masuk ke pasar AS. Meskipun demikian, mekanisme pembelian tanpa lelang ini berpotensi menimbulkan risiko hukum dan perlu didasari oleh tata kelola yang baik serta akuntabilitas demi menghindari kerugian negara.
