WIKA Jamin Kinerja dan Operasional Tetap Prima di Tengah Gugatan PKPU

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), salah satu perusahaan konstruksi milik negara terbesar di Indonesia, menghadapi gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Abacurra Indonesia, yang terdaftar dengan nomor perkara 406/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst dan mulai disidangkan pada Senin, 29 Desember 2025. Meskipun demikian, manajemen WIKA menegaskan bahwa gugatan tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan maupun operasional perseroan. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan WIKA, Ngatemin, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Gugatan PKPU bukan hal baru bagi WIKA dan anak usahanya. Sebelumnya, pada November 2024, permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Wiradjaja Prima Kencana terhadap WIKA dengan nilai gugatan Rp 7,2 miliar telah dicabut setelah WIKA melakukan pelunasan. WIKA Bitumen, anak usaha WIKA, juga menghadapi gugatan PKPU di Pengadilan Niaga Makassar pada Juli 2024, di mana WIKA Bitumen telah berupaya melakukan pemenuhan kewajiban. Bahkan, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE), anak usaha WIKA lainnya, digugat empat perkara PKPU secara bersamaan pada Oktober 2025, meskipun WEGE menyatakan proses hukum tersebut belum berdampak pada operasional dan keuangan perusahaan. Pada Maret 2024, gugatan PKPU yang diajukan PT Asta Askara Sentosa terhadap WIKA juga ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Rangkaian gugatan ini mencerminkan tantangan likuiditas yang dihadapi oleh sektor konstruksi, khususnya BUMN Karya, pasca-era percepatan pembangunan infrastruktur.

Secara historis, tekanan keuangan WIKA sebagian besar diakibatkan oleh beban utang dari proyek-proyek strategis nasional (PSN), seperti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), di mana perusahaan harus menanggung modal hampir Rp 12 triliun dengan beban bunga pinjaman mencapai Rp 2 triliun per tahun. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menjelaskan bahwa BUMN Karya menjadi ujung tombak berbagai PSN, tidak hanya sebagai kontraktor tetapi juga dengan penyertaan modal, yang kemudian membebani keuangan mereka.

Di tengah berbagai gugatan PKPU, WIKA melaporkan kinerja keuangan yang berfluktuasi. Perseroan mencatatkan laba bersih sebesar Rp 741,4 miliar pada kuartal III 2024, berbalik dari kerugian Rp 5,84 triliun pada periode yang sama tahun 2023. Perbaikan ini didorong oleh kemampuan eksekusi proyek pada lini bisnis utama seperti infrastruktur, gedung, dan EPCC, serta perbaikan kolektabilitas piutang. Hingga September 2024, WIKA berhasil memperbaiki kolektabilitas piutang hingga 30,4% menjadi Rp 6,61 triliun dan menurunkan jumlah liabilitas menjadi Rp 50,72 triliun dari Rp 56,40 triliun pada akhir 2023. Total aset WIKA per 30 September 2024 tercatat sebesar Rp 66,98 triliun, naik dari Rp 65,98 triliun per 31 Desember 2023. Namun, laporan keuangan full year 2024 menunjukkan WIKA masih membukukan rugi bersih sebesar Rp 2,27 triliun, meski membaik dibanding kerugian Rp 7,13 triliun pada 2023. Kondisi ini kembali menekan pada kuartal I 2025, di mana WIKA membukukan rugi bersih Rp 780,2 miliar. Bahkan, hingga kuartal III 2025, WIKA kembali mencatat kerugian Rp 3,21 triliun, melampaui kerugian BUMN Karya lain seperti Waskita Karya. Penurunan pendapatan bersih WIKA pada kuartal III 2025 mencapai 27,54% secara tahunan.

Untuk menjaga keberlangsungan operasional, WIKA aktif mengejar kontrak baru. Hingga Mei 2025, WIKA mencatat perolehan kontrak baru senilai Rp 3,37 triliun, termasuk proyek strategis pengendalian banjir Sistem Tenggang-Sringin Paket I Tahap I di Jawa Tengah. Hingga Agustus 2025, kontrak baru mencapai Rp 5,24 triliun, didominasi sektor industri penunjang konstruksi dan infrastruktur-gedung. Pada September 2025, kontrak baru mencapai Rp 6,19 triliun, dengan diversifikasi portofolio yang kuat. Pada Desember 2025, WIKA berhasil mengamankan tiga proyek infrastruktur strategis baru, termasuk pembangunan Flyover Sudirman Muara Enim, rehabilitasi Bendungan Karet Jatimlerek, dan pembangunan Tol Akses Patimban Paket II.

Manajemen WIKA, melalui Direktur Utama Agung Budi Waskito, menyatakan keyakinannya bahwa dengan peningkatan tata kelola, penguatan manajemen risiko, keunggulan eksekusi proyek, fokus terhadap likuiditas, serta pengelolaan struktur modal kerja yang baik, perseroan akan mampu menjaga nilai kompetitifnya di masa mendatang. WIKA juga mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2 triliun untuk delapan proyek pada tahun 2025, termasuk pembangunan fasilitas LPG Refrigerated Tuban Fase II dan revitalisasi dermaga. Transformasi dan restrukturisasi utang menjadi satu-satunya jalan yang patut diupayakan WIKA agar tetap bisa beroperasi dan bertahan, termasuk rencana restrukturisasi utang ke China yang bisa mencapai 60 tahun.

Dalam jangka panjang, implikasi dari tekanan likuiditas dan serangkaian gugatan PKPU terhadap WIKA dapat memengaruhi kepercayaan investor serta kemampuan perusahaan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek besar di masa depan. Upaya restrukturisasi utang yang komprehensif dan peningkatan efisiensi operasional menjadi krusial bagi WIKA untuk memulihkan kesehatan keuangannya dan menjaga peran strategisnya sebagai BUMN konstruksi dalam pembangunan nasional.