Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional mampu mencapai 5,4 persen hingga 5,5 persen pada tahun 2026, ditopang oleh kinerja sektor perdagangan dan investasi di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Optimisme Kadin ini disampaikan pada Senin, 12 Januari 2026, setelah pertemuan dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta. Proyeksi ini sedikit di atas target pemerintah yang disepakati dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar 5,4 persen.
Prediksi Kadin mengemuka saat beberapa lembaga lain memberikan pandangan beragam terhadap prospek ekonomi Indonesia tahun ini. HSBC Global Research memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2 persen pada 2026, sejalan dengan proyeksi Bank Dunia yang juga mematok sekitar 5 persen. Dana Moneter Internasional (IMF) menaksir pertumbuhan di kisaran 4,9-5,1 persen. Sementara itu, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia lebih konservatif dengan proyeksi 4,9 persen hingga 5,1 persen, bahkan berpotensi lebih buruk dari 2025 jika tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan.
Optimisme Kadin didasari oleh stabilitas makroekonomi yang terjaga, termasuk inflasi yang terkendali, serta potensi kuat dari konsumsi domestik dan investasi. Anindya Bakrie menekankan pentingnya regulasi dan insentif yang mendukung perdagangan agar peluang pasar internasional dapat dimaksimalkan, selain mengandalkan belanja pemerintah untuk menggerakkan pertumbuhan. Realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai Rp 1.434,3 triliun, tumbuh 13,7 persen secara tahunan, dan telah mencapai 75,3 persen dari target 2025 sebesar Rp 1.905,6 triliun. Sektor hilirisasi dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi penggerak utama investasi. Kinerja investasi yang solid ini diyakini akan terus berlanjut, didorong oleh penyederhanaan regulasi dan percepatan layanan perizinan.
Namun, tantangan eksternal dan internal membayangi. Gejolak geopolitik global, termasuk konflik dan perang dagang, masih menjadi risiko utama yang dapat memicu volatilitas pasar keuangan. Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan menyoroti perlambatan ekonomi global pada 2026, terutama di Amerika Serikat dan Tiongkok, yang berpotensi menekan permintaan ekspor Indonesia. Bank Dunia juga mencatat proyeksi pertumbuhan ekonomi AS yang dipangkas untuk 2025 dan 2026 akibat ketegangan perdagangan. Selain itu, kinerja ekspor Indonesia diperkirakan akan melambat pada 2026 setelah lonjakan kuat pada 2025.
Dari sisi domestik, konsumsi rumah tangga menunjukkan sinyal melemah di akhir 2025. Survei Konsumen Bank Indonesia mencatat average propensity to consume (APC) atau porsi pendapatan untuk belanja terus menurun selama tiga bulan berturut-turut hingga Desember 2025, dengan masyarakat cenderung menahan pengeluaran dan mempertebal tabungan. Meskipun konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama ekonomi pada kuartal III 2025 dengan pertumbuhan 4,89 persen, angka ini lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang mencapai 4,97 persen. Keterbatasan ruang fiskal dan moneter, meningkatnya pengangguran usia muda, serta potensi gejolak harga pangan dan energi juga menjadi risiko yang diidentifikasi CSIS.
Untuk mencapai target pertumbuhan yang ambisius ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan fokus utama kebijakan adalah menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan menstimulasi pertumbuhan melalui diversifikasi instrumen fiskal, termasuk belanja negara, pembiayaan, dan penerimaan pajak. Peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi sektor riil, dan keberlanjutan reformasi struktural ekonomi nasional menjadi kunci. Kadin sendiri menyiapkan empat agenda strategis, diawali dengan misi investasi di World Economic Forum (WEF) Davos pada 19-23 Januari 2026, sebagai upaya mempromosikan peluang investasi dan perdagangan Indonesia di kancah global. Penguatan sektor manufaktur, pertanian, dan UMKM juga dianggap krusial untuk menopang daya beli dan produktivitas nasional.
Pemerintah juga didorong untuk memanfaatkan periode harga energi yang lebih rendah untuk mereformasi subsidi dan mengalihkan belanja ke investasi yang meningkatkan produktivitas serta mendukung transisi hijau. Di sisi moneter, Bank Indonesia masih memiliki ruang untuk memangkas suku bunga acuan hingga 75 basis poin sepanjang 2026 untuk mendukung pertumbuhan, dengan tetap memperhatikan stabilitas nilai tukar. Namun, koordinasi kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi demografi dan adaptasi terhadap ekonomi berbasis teknologi dan inovasi.
