Presiden Donald Trump pada Jumat, 9 Januari 2026, memanggil sejumlah eksekutif perusahaan minyak dan gas terbesar Amerika Serikat ke Gedung Putih, mendesak mereka untuk menginvestasikan hingga $100 miliar demi merevitalisasi industri minyak Venezuela yang rusak parah setelah operasi militer AS yang menggulingkan Presiden Nicolás Maduro. Pertemuan di Ruang Timur Gedung Putih tersebut, dihadiri oleh pimpinan dari Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, serta lebih dari selusin perusahaan energi lainnya, bertujuan untuk membahas rencana ambisius Washington untuk memanfaatkan cadangan minyak terbesar di dunia yang dimiliki Venezuela. Langkah ini dilakukan kurang dari seminggu setelah pasukan AS menangkap Maduro di Caracas pada 3 Januari 2026, menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan luar negeri AS terhadap negara Amerika Selatan itu.
Venezuela, anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), memegang cadangan minyak terbukti sebesar 303,22 miliar barel pada tahun 2024, hampir seperlima dari total cadangan global. Namun, industri minyaknya telah mengalami kemerosotan parah selama dua dekade terakhir. Produksi harian anjlok dari lebih dari 3 juta barel per hari (bph) pada akhir 1990-an menjadi hanya sekitar 762.000 bph pada tahun 2023, yang merupakan seperempat dari tingkat satu dekade sebelumnya. Penurunan ini diperparah oleh salah urus, kurangnya investasi, dan sanksi AS yang diberlakukan terhadap perusahaan minyak negara Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) sejak Januari 2019.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Trump menyatakan bahwa ia ingin perusahaan-perusahaan AS berinvestasi "setidaknya $100 miliar" untuk membangun kembali infrastruktur minyak Venezuela dan mendorong produksi "juta barel minyak" yang akan menguntungkan Amerika Serikat, rakyat Venezuela, dan seluruh dunia. Dia juga mengklaim bahwa AS akan menguasai penjualan minyak Venezuela tanpa batas waktu dan hasilnya akan dikelola untuk "kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat". Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Energi Chris Wright, dan Menteri Dalam Negeri Doug Burgum turut hadir, menekankan visi administrasi Trump untuk mengamankan cadangan minyak Venezuela sebagai sumber pendapatan potensial dan memperluas dominasi energi AS.
Meskipun peluangnya tampak besar, para eksekutif perusahaan minyak menunjukkan kehati-hatian. CEO ExxonMobil, Darren Woods, secara terang-terangan menyatakan bahwa Venezuela saat ini "tidak layak investasi" ("uninvestable") tanpa "perubahan signifikan" pada kerangka hukum dan komersialnya, serta jaminan perlindungan investasi yang berkelanjutan. Woods menyoroti pengalaman pahit di masa lalu, di mana aset Exxon telah disita dua kali oleh pemerintah Venezuela. Trump menanggapi dengan menjamin "keamanan total" bagi perusahaan-perusahaan dan menegaskan bahwa mereka akan berurusan langsung dengan AS, bukan dengan Venezuela. "Kami yang akan memutuskan perusahaan minyak mana yang boleh masuk," ujarnya.
Para analis skeptis mengenai prospek pemulihan cepat. Jim Burkhard, kepala riset minyak mentah global di S&P Global Energy, memperkirakan bahwa dibutuhkan "miliaran, miliaran, miliaran dolar dan bertahun-tahun" untuk mengembalikan produksi Venezuela, bahkan jika semuanya berjalan lancar. Ini diperparah oleh fakta bahwa minyak mentah Venezuela didominasi jenis heavy crude yang sangat kental dan kaya sulfur, membutuhkan proses pemurnian yang lebih kompleks dan menghasilkan emisi gas rumah kaca lebih tinggi.
Secara geopolitik, langkah agresif Trump ini, yang oleh beberapa pihak disebut "Doktrin Donroe", menandai upaya untuk menegaskan dominasi AS di Belahan Barat dan mengalihkan pasokan minyak yang sebelumnya banyak mengalir ke Tiongkok. Intervensi militer AS di Venezuela dan klaim terbuka atas sumber daya minyaknya telah memicu perdebatan sengit mengenai kedaulatan negara dan hukum internasional. Proyeksi jangka pendek menunjukkan volatilitas harga minyak akan tinggi, namun dalam jangka panjang, banjir pasokan dari Venezuela dapat menekan harga Brent hingga $55 per barel pada tahun 2026, yang berpotensi menurunkan inflasi di AS. Namun, prospek investasi jangka panjang tetap dipertanyakan di tengah ketidakpastian politik dan perlunya jaminan keamanan yang kuat bagi perusahaan-perusahaan.
