Australia secara resmi menghentikan penyelidikan anti-dumping terhadap impor batang baja tulangan deformasi canai panas (rebar) dari Indonesia pada 16 Desember 2025, membuka kembali akses signifikan bagi produsen baja Indonesia ke pasar Australia. Keputusan ini, yang diumumkan oleh Komisi Anti-Dumping Australia (ADC), membebaskan rebar Indonesia dari pengenaan bea masuk anti-dumping setelah margin dumping yang ditemukan hanya sebesar 1,3 persen, berada di bawah ambang batas de minimis 2 persen yang ditetapkan.
Penyelidikan yang dimulai pada 24 September 2024 ini mencakup impor rebar dari beberapa negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam. Temuan ADC secara spesifik menyebutkan bahwa dua perusahaan Indonesia, PT Ispat Panca Putera dan PT Putra Baja Deli, tidak melakukan penjualan rebar ke Australia atau mengekspor dengan margin dumping yang dapat diabaikan selama periode investigasi yang berlangsung dari 1 Juli 2023 hingga 30 Juni 2024. Produk yang menjadi subjek investigasi termasuk batang baja tulangan deformasi canai panas dalam berbagai panjang dan diameter, yang diklasifikasikan di bawah kode HS seperti 7214.20.00, 7228.30.10, 7228.30.90, dan 7228.60.10.
Menteri Perdagangan Indonesia, Budi Santoso, mengonfirmasi keputusan ADC tersebut pada Senin, 5 Januari 2026, menyatakan bahwa ini akan mengembalikan ekspor rebar Indonesia yang sempat terhambat oleh investigasi. "Pembukaan kembali akses ke pasar Australia diharapkan dapat memperkuat daya saing produk baja Indonesia di sana," ujar Santoso. Tommy Andana, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, menambahkan bahwa hasil ini memperkuat posisi Indonesia dalam lanskap perdagangan global di tengah meningkatnya penggunaan tindakan perbaikan perdagangan. Ia juga memuji pemerintah dan para eksportir yang secara aktif memantau dan bekerja sama sepanjang proses investigasi.
Keputusan ini bukan kali pertama Indonesia berhasil menghadapi tuduhan dumping baja dari Australia. Antara tahun 2017 dan 2018, Indonesia juga menghadapi langkah serupa yang berakhir dengan hasil yang menguntungkan. Selain itu, Australia pernah kalah dalam sengketa dumping kertas fotokopi A4 asal Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2019, yang memiliki implikasi terhadap pendekatan anti-dumping Australia secara lebih luas.
Secara historis, ekspor rebar Indonesia ke Australia menunjukkan pertumbuhan signifikan sebelum investigasi. Nilai ekspor meningkat dari US$4,7 juta pada tahun 2020 menjadi US$31,1 juta pada tahun 2021, mencapai puncaknya pada US$55,6 juta pada tahun 2023, sebelum kemudian menurun menjadi sekitar US$31 juta pada tahun 2024 akibat ketidakpastian yang disebabkan oleh penyelidikan. Dengan dicabutnya tuduhan ini, pemerintah Indonesia optimis bahwa pasar yang kembali terbuka akan mendukung pemulihan ekspor baja pada tahun 2026.
Sektor baja nasional merupakan industri strategis dan vital bagi pembangunan Indonesia, sering disebut sebagai "Induk Segala Industri" atau The Mother of Industry. Industri ini terus menghadapi berbagai tantangan perdagangan internasional, termasuk kasus dumping dari negara lain. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) aktif melakukan penyelidikan anti-dumping terhadap produk baja impor dari negara lain, seperti HRC dari Tiongkok, untuk melindungi industri dalam negeri.
Meskipun Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan secara keseluruhan selama 67 bulan berturut-turut hingga November 2025, komoditas besi dan baja menjadi salah satu penyumbang utama surplus nonmigas. Namun, Indonesia secara konsisten mengalami defisit perdagangan dengan Australia, dengan sereal, bahan bakar mineral, serta bijih logam dan abu sebagai komoditas impor utama dari Australia. Keputusan Australia untuk membebaskan baja rebar Indonesia dari tuduhan dumping ini diharapkan dapat membantu mengurangi defisit perdagangan bilateral dan memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara.
