Puluhan ribu warga Iran membanjiri jalan-jalan di berbagai kota, termasuk Tehran, Isfahan, Shiraz, dan Mashhad, sejak 28 Desember 2025, memprotes krisis ekonomi yang mendalam yang telah memicu inflasi melonjak dan mata uang nasional anjlok ke rekor terendah. Gelombang demonstrasi ini, yang digerakkan oleh para pedagang, mahasiswa, dan lapisan masyarakat lainnya, menandai gejolak sipil terbesar di negara kaya minyak itu sejak protes tahun 2022.
Berikut lima hal penting yang perlu diketahui tentang gelombang protes terbaru di Iran:
1. Krisis Ekonomi sebagai Pemicu Utama
Pemicu langsung demonstrasi adalah memburuknya kondisi ekonomi yang menekan daya beli masyarakat secara drastis. Inflasi tahunan di Iran melonjak hingga 48,6% pada Oktober 2025 dan berada di angka 42,2% pada Desember 2025. Harga pangan rata-rata telah naik 72% dibandingkan tahun sebelumnya. Rial Iran juga mengalami depresiasi dramatis, mencapai rekor terendah 1,42 juta hingga 1,45 juta rial per dolar AS. Kehilangan daya beli yang tiba-tiba ini mendorong puluhan ribu warga Iran turun ke jalan, dengan para pedagang menutup toko dan mahasiswa melumpuhkan kampus-kampus.
2. Akar Masalah: Sanksi Internasional dan Salah Urus
Krisis ekonomi Iran diperparah oleh kombinasi sanksi internasional dan salah urus internal. Sanksi ekonomi internasional, termasuk "snapback" PBB pada September 2025, telah membatasi akses Iran terhadap dana di luar negeri dan devisa, mempercepat inflasi karena ketergantungan pada impor. Konflik regional juga turut memberikan tekanan ekonomi. Analis ekonomi menunjuk kebijakan moneter dan fiskal pemerintah, salah urus ekonomi, defisit anggaran kronis, dan sanksi internasional sebagai faktor kunci. Sebuah penelitian empiris menunjukkan bahwa sanksi antara 2012 dan 2019 menyebabkan penurunan rata-rata 17 poin persentase dalam ukuran kelas menengah Iran, menciptakan jutaan "orang miskin baru" yang kini membentuk pusat ketidakpuasan.
3. Penyebaran dan Evolusi Tuntutan Protes
Demonstrasi yang awalnya berpusat pada keluhan ekonomi, seperti yang disuarakan oleh para pedagang di Grand Bazaar Tehran, dengan cepat menyebar dan mengadopsi nada yang semakin anti-pemerintah. Protes telah meluas dari ibu kota ke setidaknya sembilan provinsi, termasuk Alborz, Kermanshah, dan Esfahan, dengan partisipasi mahasiswa di beberapa universitas. Slogan-slogan seperti "Matilah Diktator" yang merujuk pada Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, dan "Bukan Gaza, Bukan Lebanon, Hidupku untuk Iran" menunjukkan pergeseran fokus dari sekadar tuntutan ekonomi menjadi kritik langsung terhadap sistem pemerintahan dan prioritas kebijakan luar negeri rezim. Serikat Pengemudi Truk Iran juga menyatakan dukungan mereka terhadap para pedagang yang mogok.
4. Respons Pemerintah yang Hati-hati
Pemerintah Iran, melalui Presiden Masoud Pezeshkian, secara terbuka mengakui kesulitan ekonomi yang dihadapi warga dan menyatakan akan mengejar reformasi moneter dan perbankan. Pezeshkian bahkan menugaskan Menteri Dalam Negeri untuk "mendengarkan tuntutan sah pengunjuk rasa" melalui dialog dengan perwakilan mereka. Juru bicara pemerintah Fatemeh Mohajerani menyatakan bahwa pemerintah mengakui protes publik dan mendukung pertemuan damai. Nada yang relatif lunak ini, dibandingkan dengan tindakan keras yang brutal dalam menghadapi protes sebelumnya seperti gerakan Mahsa Amini tahun 2022, mungkin mencerminkan upaya untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
5. Implikasi Jangka Panjang bagi Stabilitas
Gelombang protes ini menggarisbawahi kerapuhan mendalam dalam struktur ekonomi dan politik Iran. Ketergantungan kronis pada pendapatan minyak yang terganggu oleh sanksi, ditambah dengan salah urus dan korupsi yang meluas, telah menghancurkan kelas menengah yang vital untuk stabilitas. Meskipun rezim Iran secara historis lebih toleran terhadap protes yang didorong oleh masalah ekonomi dibandingkan dengan protes sosial-budaya, meluasnya tuntutan anti-rezim menunjukkan potensi destabilisasi yang signifikan. Kegagalan untuk mengatasi akar penyebab, termasuk sanksi yang melumpuhkan dan kurangnya reformasi struktural, akan terus menempatkan Iran dalam siklus ketidakstabilan, dengan tekanan ekonomi yang berulang kali memicu gejolak sosial. Situasi ini tidak hanya menjadi ujian bagi pemerintah saat ini tetapi juga membentuk lanskap politik Iran di masa depan, di mana tuntutan untuk martabat ekonomi dan reformasi institusional semakin kuat.
