Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pada akhir tahun 2024 menegaskan kembali komitmen kuat pemerintah untuk menuntaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, menandakan kelanjutan proyek strategis nasional ini di bawah pemerintahan yang akan datang meskipun menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait investasi dan pembiayaan. Pernyataan Gibran ini muncul di tengah spekulasi dan pertanyaan publik mengenai nasib IKN pasca-pergantian kepemimpinan, berupaya memperkuat kepercayaan investor dan publik terhadap kesinambungan mega-proyek senilai puluhan miliar dolar Amerika Serikat ini.
Pembangunan IKN, yang dicanangkan sebagai simbol pemerataan pembangunan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa, telah menjadi salah satu inisiatif infrastruktur paling ambisius di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Sejak groundbreaking pertama pada 2022, kemajuan konstruksi telah berfokus pada infrastruktur dasar seperti jalan tol, bendungan, dan gedung-gedung pemerintahan inti di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Per Januari 2026, Badan Otorita IKN melaporkan bahwa progres fisik Tahap 1, yang mencakup Istana Negara, kantor-kantor kementerian, dan fasilitas hunian esensial, telah mencapai sekitar 80% dan ditargetkan siap untuk upacara peringatan Hari Kemerdekaan pada Agustus 2024. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa capaian tersebut memerlukan percepatan signifikan untuk memenuhi target yang ditetapkan.
Meskipun progres konstruksi dasar terlihat, pembiayaan IKN masih menjadi sorotan utama. Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp40 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan IKN hingga tahun 2024, yang sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur dasar. Namun, total kebutuhan investasi IKN diperkirakan mencapai Rp466 triliun, dengan 80% diharapkan berasal dari investasi swasta dan luar negeri. Hingga akhir 2025, realisasi investasi swasta di IKN masih jauh dari target ambisius tersebut, dengan komitmen investasi yang belum sepenuhnya terealisasi menjadi suntikan modal riil di lapangan. Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, pada November 2025 mengakui bahwa tantangan utama adalah mengubah Letter of Intent (LoI) dari ratusan investor menjadi proyek konkret yang siap berjalan, dengan total komitmen yang masih dalam tahap awal negosiasi.
Para ekonom dan pengamat perkotaan menyuarakan kekhawatiran tentang dependensi IKN pada APBN yang tinggi jika investasi swasta tidak segera mengalir deras. Faisal Basri, seorang ekonom, pada Oktober 2025 menyatakan bahwa proyek IKN berisiko menjadi "beban fiskal jangka panjang" jika skema pembiayaan tidak segera diseimbangkan antara APBN dan investasi non-pemerintah. Selain itu, isu keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat setempat juga terus menjadi perdebatan. Meskipun pemerintah menjanjikan pembangunan yang hijau dan inklusif, laporan dari Koalisi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada September 2025 menyoroti bahwa proses konsultasi dan ganti rugi lahan bagi masyarakat adat masih menyisakan banyak persoalan yang belum terselesaikan secara adil.
Pernyataan Gibran memberikan sinyal kuat bahwa IKN akan tetap menjadi prioritas strategis pemerintahannya. Kelanjutan proyek ini memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan, baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial. Secara ekonomi, IKN diharapkan dapat menjadi lokomotif pertumbuhan baru, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan mendorong pemerataan ekonomi ke wilayah timur Indonesia. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menarik investasi swasta dan memastikan ekosistem bisnis yang kondusif. Secara politik, penyelesaian IKN akan menjadi warisan penting bagi pemerintahan mendatang, menunjukkan kapasitas Indonesia dalam mewujudkan visi pembangunan berskala besar. Namun, kegagalan dalam menarik investasi dan menyelesaikan isu-isu sosial-lingkungan dapat merusak reputasi proyek dan menimbulkan kritik publik yang berkelanjutan. Masa depan IKN akan sangat bergantung pada implementasi strategi yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan untuk menarik investasi, mengelola dampak sosial dan lingkungan, serta membangun kepercayaan publik di tengah ketidakpastian global.
