Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 telah merusak setidaknya 70.000 hektare lahan sawah, memicu kekhawatiran serius terhadap stok beras dan ketahanan pangan di tiga provinsi tersebut. Pemerintah mengakui dampak substansial pada produksi lokal, namun Perum Bulog meyakinkan bahwa stok beras nasional dan regional masih aman, meskipun tantangan distribusi tetap menjadi fokus utama.
Kementerian Pertanian (Kementan) mengidentifikasi bahwa dari total lahan yang terdampak, sekitar 11.000 hingga 20.000 hektare mengalami puso atau gagal panen total, yang berarti lahan tersebut tidak dapat lagi ditanami secara normal dan membutuhkan rehabilitasi mendalam. Di Aceh saja, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Cut Huzaimah melaporkan 89.582 hektare sawah terdampak, dengan 27.065 hektare di antaranya tidak dapat ditanami kembali karena tertutup lumpur tebal. Sementara itu, di Sumatera Utara, 5.570 hektare sawah dilaporkan puso dari total 38.878 hektare lahan pertanian yang terendam banjir, dengan potensi kerugian sektor pertanian mencapai Rp1,132 triliun. Bencana ini bukan sekadar gagal panen lokal, melainkan potensi krisis pangan regional yang mengancam keberlangsungan rantai pasok dan kehidupan petani, demikian disampaikan oleh Amru Hidayat, seorang mahasiswa pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
Dampak langsung telah terasa pada harga komoditas pangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi tiga dari lima provinsi dengan kenaikan harga beras tertinggi pada pertengahan Desember 2025. Di Aceh, harga beras melonjak 3,10 persen, diikuti Sumatera Barat dengan 1,45 persen, dan Sumatera Utara 0,52 persen. Di Kota Padang, Sumatera Barat, harga beras di pasar mengalami kenaikan hingga Rp5.000 per 10 kilogram, dengan beras jenis IR 42 mencapai Rp160.000-Rp165.000 per 10 kilogram. Kondisi ini diperparah oleh terputusnya jalur distribusi akibat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, yang menghambat pasokan dari daerah penghasil ke pasar.
Meskipun kerusakan lahan signifikan, Perum Bulog menyatakan bahwa stok beras pemerintah (CBP) di daerah terdampak berada pada tingkat yang aman. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa per 2 Januari 2026, stok beras Bulog di Aceh mencapai 75.937 ton, Sumatera Utara 25.781 ton, dan Sumatera Barat 8.527 ton. Rizal menegaskan bahwa Bulog telah menginstruksikan penguatan cadangan pangan hingga tiga kali lipat dari kebutuhan normal di wilayah terdampak sesuai arahan Presiden dan Menteri Pertanian. Total penyaluran bantuan beras oleh Bulog ke tiga provinsi ini sejak akhir November 2025 hingga 2 Januari 2026 telah mencapai 14.227 ton. Secara nasional, stok beras Bulog di awal 2026 mencapai 3,25 juta ton, merupakan carry-over dari tahun 2025, yang dinilai cukup untuk menopang kebutuhan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahkan mengklaim stok nasional per 29 Desember 2025 mencapai 3,39 juta ton, rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Pemerintah berjanji akan mempercepat pemulihan lahan pertanian. Kementan berencana memulai program "cetak sawah" baru untuk lahan yang mengalami puso pada Januari 2026, dengan anggaran sekitar Rp300 miliar hingga Rp400 miliar untuk 11.000 hektare. Selain itu, bantuan berupa benih dan alat mesin pertanian (alsintan) akan disalurkan kepada petani. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani berharap lahan yang rusak dapat kembali beroperasi dalam dua hingga tiga bulan ke depan, mendukung program percepatan pemulihan Kementan.
Namun, tantangan logistik tetap krusial. Akses jalan yang terputus di banyak lokasi menyulitkan distribusi bantuan dan pasokan. Untuk mengatasi ini, Bulog berkolaborasi dengan TNI, Polri, dan BNPB, memanfaatkan moda transportasi udara seperti pesawat dan helikopter, serta kapal laut untuk mencapai daerah terisolasi. Bulog juga telah menyiagakan hingga 50 ton beras di setiap bandara dan pelabuhan di wilayah Sumatera untuk mempercepat penyaluran.
Analisis lebih lanjut menyoroti bahwa bencana hidrometeorologi ekstrem ini diperparah oleh kondisi lingkungan, seperti deforestasi dan perubahan tata guna lahan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), yang mengurangi kemampuan tanah menyerap air dan memperbesar risiko banjir serta longsor. Situasi di Sumatera Barat, misalnya, menunjukkan laju deforestasi yang tinggi meskipun tutupan hutan masih luas, dengan sisa hutan berada di lereng curam Bukit Barisan yang rentan longsor. Hal ini menggarisbawahi perlunya bukan hanya respons pascabencana, tetapi juga upaya pencegahan jangka panjang melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
