Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah resmi menyurati Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (30/12/2025), mengusulkan keberlanjutan insentif untuk industri otomotif pada tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil di tengah lesunya penjualan mobil nasional sepanjang 2025 dan kekhawatiran akan stagnasi atau penurunan lebih lanjut tanpa adanya stimulus fiskal.
Surat usulan tersebut, yang detail isinya masih dirahasiakan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berupaya menjaga momentum industri otomotif yang dinilai memiliki efek pengganda ekonomi yang besar. Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menyatakan bahwa hanya Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, dan Tuhan yang mengetahui rincian usulan tersebut.
Purbaya Yudhi Sadewa sendiri, yang dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 di bawah Presiden Prabowo Subianto, memiliki latar belakang sebagai ekonom senior dan sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dari 2020–2025. Purbaya sebelumnya telah menyatakan bahwa keputusan terkait insentif kendaraan listrik akan dikaji berdasarkan dampaknya terhadap penjualan mobil, industri, dan lapangan kerja.
Konteks Historis dan Urgensi Insentif
Industri otomotif Indonesia telah menghadapi tantangan signifikan. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan penjualan mobil selama Januari-Oktober 2025 secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) hanya mencapai 634.844 unit, turun 10,6 persen dibanding periode yang sama tahun 2024. Angka ini jauh di bawah target Gaikindo yang direvisi menjadi 780.000 unit untuk 2025, turun dari 865.723 unit pada 2024 dan 1.005.802 unit pada 2023. Penurunan paling dalam terjadi pada segmen kendaraan entry level (di bawah Rp200 juta) yang anjlok 40 persen dan segmen low (Rp200-400 juta) yang merosot 36 persen, serta kendaraan komersial yang turun 23 persen. Segmen-segmen ini merupakan tulang punggung industri otomotif nasional yang menyasar konsumen domestik kelas menengah.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa industri otomotif adalah sektor yang terlalu penting untuk diabaikan, mengingat backward and forward linkage yang luar biasa besar, penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah bagi perekonomian. Total investasi di industri otomotif Indonesia mencapai Rp174,31 triliun hingga Mei 2025, menyerap hampir 100.000 tenaga kerja langsung.
Sebelumnya, insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) yang diterapkan sejak Maret 2021 terbukti efektif mendongkrak utilisasi industri dan penjualan mobil di tengah pandemi COVID-19. Program ini berhasil meningkatkan penjualan mobil dan menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian, termasuk penyerapan 1,2 juta tenaga kerja tambahan di sektor manufaktur pada 2021.
Implikasi dan Prospek Masa Depan
Wacana penghentian insentif telah memicu perdebatan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengisyaratkan tidak akan ada insentif otomotif untuk 2026, dengan alasan industri sudah cukup kuat. Namun, Kemenperin membantah pernyataan tersebut, menyatakan bahwa kenaikan penjualan kendaraan listrik sebagian besar berasal dari impor, sementara penjualan kendaraan konvensional yang diproduksi di dalam negeri mengalami penurunan signifikan.
Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, memprediksi bahwa tanpa insentif, penjualan mobil pada 2026 cenderung melandai dan berpotensi stagnan, hanya mencapai 700.000-800.000 unit. Yannes menambahkan bahwa insentif pajak secara jangka pendek diperlukan untuk meningkatkan penjualan otomotif, sembari pemerintah memantau perbaikan pertumbuhan ekonomi makro.
Proyeksi Gaikindo untuk 2026 lebih optimistis, dengan harapan penjualan bisa kembali menembus 800.000 hingga 900.000 unit, bahkan 1 juta unit jika kondisi ekonomi nasional membaik sesuai proyeksi pertumbuhan 6 persen. Namun, Jongkie Sugiarto, Ketua I Gaikindo, menekankan bahwa asosiasi belum menetapkan target resmi dan masih berdiskusi intensif dengan Kemenperin mengenai skema insentif, termasuk apakah akan tetap fokus pada kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) atau diperluas ke hibrida, serta aspek lokalisasi.
Adanya sinyal bahwa insentif untuk BEV impor akan berakhir pada akhir 2025, dan produsen diwajibkan melakukan produksi lokal dengan rasio 1:1 dari jumlah impor, mengindikasikan pergeseran fokus pemerintah. Beberapa produsen seperti BYD dan VinFast telah berkomitmen membangun pabrik perakitan di Indonesia, yang diharapkan dapat menopang pasar kendaraan listrik lokal.
Namun, para ahli memperingatkan bahwa penghentian insentif mobil listrik secara mendadak berisiko menurunkan minat beli dan memperlambat transisi energi. Ekonom Achmad Nur Hidayat dari UPN Veteran Jakarta menyatakan bahwa insentif sebaiknya tidak dihentikan total, melainkan dipertahankan untuk mendorong produksi lokal dan memperkuat ekosistem, sambil mengakhiri "karpet merah" untuk impor. Yannes Martinus Pasaribu juga menyoroti pentingnya kebijakan jangka panjang hingga 10 tahun yang mengikat seluruh elemen industri, menyasar produk domestik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi, baik untuk kendaraan listrik maupun konvensional.
Pemerintah tengah mematangkan dua opsi insentif yang dipertimbangkan untuk 2026: pembebasan PPnBM 100 persen untuk mobil bensin di bawah Rp275 juta, mobil hibrida dan BEV di bawah Rp375 juta, serta pikap komersial di bawah Rp275 juta. Opsi kedua adalah pembebasan PPN 100 persen dengan skema insentif mobil listrik mengikuti ketentuan opsi pertama, dengan mempertimbangkan jenis baterai (NMC mendapat diskon PPN 100%, LFP dikenakan PPN 6% setelah insentif 50%). Keputusan akhir mengenai insentif ini diharapkan diumumkan setelah libur Natal 2025.
Kebijakan insentif yang terukur, berbatas waktu, dan dievaluasi secara berkala akan krusial untuk menjaga daya beli, menstabilkan inflasi, dan memastikan keberlanjutan investasi di sektor otomotif, sekaligus mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik lokal yang mandiri.
