Ribuan warga Aceh Tamiang yang terdampak banjir bandang pada akhir 2022 menanti kepastian hunian tetap, setelah pembangunan ratusan hunian sementara (huntara) dilakukan secara masif dan bekerja nonstop 24 jam untuk mengatasi krisis darurat. Lebih dari 15.000 jiwa sempat mengungsi akibat luapan Sungai Tamiang yang merendam sembilan dari dua belas kecamatan di kabupaten tersebut, memaksa pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk mempercepat penyediaan tempat tinggal sementara. Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tamiang saat itu, Meurah Budiman, menegaskan percepatan pembangunan huntara adalah prioritas utama untuk memulangkan pengungsi dari tenda darurat dan fasilitas umum yang tidak layak huni.
Pembangunan huntara di Desa Paya Udang, Kecamatan Seruway, misalnya, menjadi salah satu titik fokus utama, dengan puluhan unit dibangun secara simultan. Upaya ini melibatkan personel gabungan dari TNI/Polri, BPBD, PUPR, dan relawan, bekerja dalam tiga shift untuk memastikan konstruksi berjalan tanpa henti. Data menunjukkan, lebih dari 100 unit huntara di Paya Udang dan Desa Sungai Liput telah dibangun dalam hitungan pekan pada awal 2023, dengan target menampung setidaknya 500 kepala keluarga. Kecepatan konstruksi ini menekankan skala darurat yang dihadapi, di mana ribuan rumah warga rusak berat atau hanyut terbawa arus. Proses ini mengandalkan desain sederhana dengan material kayu dan seng, berukuran sekitar 4x6 meter per unit, yang dirancang untuk berdiri sementara hingga solusi hunian permanen dapat direalisasikan.
Namun, di tengah efisiensi respons darurat ini, tantangan jangka panjang tetap membayangi. Aceh Tamiang, yang secara geografis rentan terhadap banjir tahunan, memerlukan solusi infrastruktur yang lebih resilien dan perencanaan tata ruang yang adaptif. Pembangunan huntara, meskipun krusial untuk penanganan pasca-bencana, seringkali menciptakan masalah baru terkait keberlanjutan, aksesibilitas layanan dasar, dan integrasi sosial jika tidak diikuti dengan rencana relokasi atau pembangunan hunian tetap yang komprehensif. Masih menjadi pertanyaan besar bagaimana nasib ribuan keluarga yang pernah menghuni huntara tersebut pada penghujung 2025 ini; apakah mereka telah mendapatkan hunian permanen yang layak atau masih berjuang di tengah ketidakpastian. Analis perkotaan sering menyoroti bahwa ketergantungan pada hunian sementara tanpa strategi jangka panjang dapat memperburuk kerentanan ekonomi dan sosial masyarakat terdampak, serta menciptakan "kampung sementara" yang berpotensi menjadi permanen dengan kualitas hidup rendah.
Pemerintah pusat dan daerah dihadapkan pada urgensi untuk tidak hanya merespons bencana secara cepat, tetapi juga membangun kembali dengan prinsip "build back better". Ini mencakup pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang lebih efektif, seperti normalisasi sungai dan pembangunan tanggul, serta penyediaan perumahan tahan bencana di lokasi yang lebih aman. Tanpa investasi signifikan dalam mitigasi dan infrastruktur permanen, siklus krisis pengungsian dan pembangunan huntara darurat berpotensi terus berulang, membebani anggaran negara dan merugikan komunitas secara berkelanjutan.
