Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini berada di atas standar minimum, mencapai rata-rata sekitar 20 hari, termasuk pasokan untuk wilayah Aceh yang terdampak bencana. Pernyataan ini disampaikan pada Minggu, 28 Desember 2025, menyusul kunjungan ke Integrated Terminal Jakarta untuk memantau ketersediaan BBM menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Bahlil menegaskan bahwa stok berbagai jenis BBM, termasuk Solar, Pertalite (RON 90), dan Pertamax (RON 95), mencukupi kebutuhan nasional, bahkan untuk daerah seperti Aceh yang sebelumnya menghadapi tantangan distribusi akibat bencana.
Secara spesifik, cadangan Pertalite tercatat untuk 19 hari, Pertamax di atas 23 hari, Pertamax Green di atas 31 hari, Solar bersubsidi (CN48) 15 hari, Solar non-subsidi (CN53) di atas 25 hari, dan Avtur 29 hari. Angka cadangan 20 hari ini disebut melebihi standar minimum nasional yang berkisar 17-18 hari, mendekati batas maksimal 21 hari untuk cadangan operasional yang disediakan Pertamina. Untuk Aceh, Bahlil mengonfirmasi bahwa distribusi BBM, yang sebelumnya mengandalkan helikopter dan pesawat di daerah terisolasi, kini sebagian besar sudah dapat diakses menggunakan mobil tangki, dan beberapa SPBU di Aceh Tamiang diinstruksikan beroperasi 24 jam untuk melayani masyarakat. Pemerintah Aceh dan Pertamina sebelumnya telah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying, karena antrean di SPBU lebih disebabkan oleh gangguan pasokan listrik PLN, bukan kelangkaan stok. Kepala Dinas ESDM Aceh, Taufik, didampingi Kabid Minyak dan Gas Bumi, Dian Budi Dharma, bersama SAM Retail Aceh PT Pertamina Patra Niaga, Misbah Bukhori, memastikan pasokan aman dan meminta warga tenang.
Meski demikian, status cadangan operasional 20-21 hari ini masih jauh di bawah standar ideal Cadangan Penyangga Energi (CPE) nasional yang disarankan oleh International Energy Agency (IEA), yaitu 90 hari. Indonesia, sebagai negara net importer energi, menghadapi tantangan besar dalam ketahanan energinya. Import Dependency Ratio (IDR) menunjukkan lebih dari 40% kebutuhan BBM nasional dipenuhi melalui impor, bahkan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menyebut angka impor BBM mencapai 60% pada Agustus 2024. Ketergantungan ini menempatkan Indonesia pada posisi rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia dan gangguan rantai pasok global.
Konsumsi BBM nasional terus meningkat, mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara kapasitas kilang domestik hanya sekitar 1,18 juta barel per hari. Defisit ini, yang diperkirakan sekitar 608.000 barel per hari, terus dipenuhi melalui impor. Proyeksi konsumsi untuk Nataru 2025/2026 menunjukkan peningkatan bensin 3-6% dan penurunan solar 7-12%. Kementerian ESDM juga mencatat pergeseran pola konsumsi pada tahun 2025, di mana penjualan Pertalite turun 5,1%, sementara penjualan BBM non-subsidi meningkat 19,21%.
Pemerintah telah menggariskan sejumlah strategi untuk memperkuat ketahanan energi. Bahlil Lahadalia menyatakan rencana pembangunan Cadangan Penyangga Energi (CPE) untuk 30 hari, dengan lokasi penyimpanan di Pulau Nipa, Batam, yang akan diikuti dengan pembangunan kilang baru. Selain itu, Peraturan Presiden (Perpres) No. 96 Tahun 2024 tentang CPE telah terbit untuk mendukung upaya ini. Kementerian ESDM juga tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri yang mewajibkan semua pemegang izin usaha niaga hilir migas, termasuk SPBU swasta seperti Shell, BP AKR, dan Vivo, untuk memiliki cadangan operasional BBM selama 30 hari di dalam negeri secara bertahap. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan investasi penyimpanan dilakukan di Indonesia, bukan di luar negeri.
Salah satu proyek strategis adalah Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang diharapkan beroperasi penuh pada awal 2026, menambah kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 100.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menargetkan bahwa dengan rampungnya RDMP Balikpapan, Indonesia tidak akan lagi mengimpor Solar mulai April 2026, dan kebutuhan Solar domestik akan sepenuhnya dipenuhi dari produksi kilang dalam negeri, termasuk untuk SPBU swasta. Surplus Solar ini juga akan diserap untuk mendukung implementasi mandatori biodiesel B40 pada awal 2025, bahkan wacana B50 pun mulai didiskusikan. Selain itu, program elektrifikasi kendaraan juga didorong sebagai upaya mengurangi impor BBM dan emisi.
Namun, pembangunan infrastruktur kilang baru memerlukan investasi yang sangat besar, rata-rata antara 7,5 hingga 8 miliar Dolar AS untuk kapasitas 100 ribu barel per hari. Diperlukan tambahan kapasitas sekitar 852 ribu barel per hari untuk mencapai kemandirian, setara dengan investasi Rp1.054 triliun hingga Rp1.125 triliun. Kondisi pasar BBM yang sebagian besar diatur melalui subsidi juga menjadi tantangan bagi pengembangan industri kilang karena sulit mencapai margin usaha yang wajar. Sementara itu, penurunan produksi minyak mentah dari lapangan tua seperti Rokan, Duri, dan Minas juga menjadi masalah struktural yang memerlukan peremajaan teknologi kilang. Upaya kolektif antara pemerintah, badan usaha, dan masyarakat diperlukan untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi jangka panjang.
