Jembatan darurat Krueng Tingkeum di Kabupaten Bireuen, Aceh, resmi dibuka pada Sabtu, 27 Desember 2025, memulihkan akses vital Jalan Nasional Banda Aceh-Medan yang terputus total sejak 27 November 2025 akibat terjangan banjir bandang. Pembukaan jembatan sementara sepanjang 66 meter ini mengakhiri kelumpuhan mobilitas dan distribusi logistik yang telah berlangsung selama satu bulan di wilayah tersebut, yang memicu gangguan ekonomi dan lonjakan harga kebutuhan pokok.
Jembatan permanen Krueng Tingkeum, yang baru berusia tujuh tahun, hancur total setelah diterjang banjir bandang pada akhir November 2025. Insiden ini bukan hanya sekadar kerusakan infrastruktur lokal, melainkan penangguhan urat nadi ekonomi dan sosial yang krusial bagi konektivitas antara Banda Aceh dengan sejumlah daerah di sekitarnya. Selama akses terputus, masyarakat terpaksa menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh dan belum teraspal, serta menyeberang sungai menggunakan perahu dengan biaya yang memberatkan. Kondisi ini mengakibatkan terhambatnya rantai pasokan logistik, perlambatan aktivitas perdagangan, dan terganggunya layanan publik, yang secara langsung berdampak pada pelaku usaha, petani, dan warga yang sangat bergantung pada kelancaran transportasi darat.
Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rakhman Taufik, menyatakan bahwa pembangunan jembatan darurat tipe bailey ini merupakan hasil kolaborasi cepat lintas sektor yang melibatkan Kementerian PUPR, PT Adhi Karya (Persero), TNI Angkatan Darat khususnya Kodam Iskandar Muda, serta kontraktor lokal PT Krueng Meuh. Proses pengerjaan konstruksi memakan waktu 14 hari, dimulai sejak 9 Desember 2025 dan rampung pada 27 Desember 2025, setelah melalui uji beban. Jembatan darurat ini memiliki kapasitas beban maksimal 30 ton dengan ruang bebas vertikal empat meter dan dioperasikan dengan sistem buka-tutup setiap jam untuk menjaga kelancaran dan keamanan arus lalu lintas. Pengguna jalan diimbau untuk tidak beriringan dan tidak berhenti di atas jembatan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bireuen, Fadhli Amir, mengklarifikasi bahwa tidak ada larangan bagi kendaraan roda empat seperti minibus untuk melintas, namun disarankan menggunakan jalur alternatif Teupin Reudep-Awe Geutah untuk mengurangi kepadatan di jembatan darurat.
Bupati Bireuen, Mukhlis, menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah pusat dan seluruh pihak yang terlibat. Ia menegaskan kembali peran strategis Jembatan Krueng Tingkeum sebagai jalur utama lintas barat-timur di Aceh dan menyatakan harapan agar pembangunan jembatan permanen dapat segera direalisasikan mengingat dampak luas yang ditimbulkan saat jalur tersebut terputus. Rakhman Taufik menambahkan bahwa pembangunan jembatan permanen akan dilaksanakan secara paralel dengan pengoperasian jembatan darurat. Saat ini, Kementerian PUPR tengah melakukan penelitian tanah dan penyusunan Detail Engineering Design (DED), serta mengukur lokasi sekitar 150 meter ke kiri dan ke kanan dari posisi jembatan lama untuk menentukan lokasi paling efektif dan efisien.
Situasi di Krueng Tingkeum merefleksikan kerentanan infrastruktur Aceh terhadap bencana hidrometeorologi. Data Kementerian PUPR per pertengahan Desember 2025 mencatat sebanyak 38 ruas jalan nasional dan 16 jembatan terdampak banjir dan tanah longsor di seluruh Aceh. Selain Jembatan Krueng Tingkeum, perbaikan sejumlah jembatan di jalur tengah Aceh juga terus dilakukan, di mana enam dari delapan jembatan yang putus di jalur Takengon-Bireuen telah ditangani, sementara dua lainnya difungsikan melalui jalur alternatif. Percepatan pemulihan konektivitas ini bukan hanya krusial untuk distribusi bantuan logistik, tetapi juga untuk memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat yang terpukul. Ke depan, fokus pada pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim menjadi imperatif untuk memastikan keberlanjutan mobilitas dan ekonomi daerah.
