Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti kondisi parah akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. AHY, yang baru saja menghabiskan waktu sekitar tiga hari mengunjungi provinsi-provinsi terdampak, menyatakan bahwa situasinya "buruk" dan sangat menghambat aktivitas masyarakat.
Bencana hidrometeorologi ini, yang menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor, dipicu oleh Siklon Tropis Senyar, sebuah fenomena yang jarang terjadi di Indonesia. Fenomena serupa terakhir tercatat 25 tahun yang lalu, namun kali ini dampaknya disebut lebih buruk. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sendiri telah mengeluarkan peringatan dini delapan hari sebelumnya kepada pemerintah daerah terkait potensi siklon ini.
Dampak bencana meliputi terputusnya akses transportasi dan logistik di banyak titik, rusaknya jalan dan jembatan, serta lumpuhnya jaringan komunikasi. Belasan kabupaten/kota di Aceh, baik di Pantai Timur, Pantai Barat, maupun pegunungan, serta kawasan Sumatera Utara seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Sibolga, mengalami kerusakan parah. Di Sumatera Barat, jalur vital transportasi logistik di Lembah Anai yang menghubungkan provinsi tersebut dengan Riau juga terputus.
Data terbaru menunjukkan bahwa korban tewas akibat bencana ini mendekati 800 orang, dengan setidaknya 604 orang tewas dan lebih dari 400 orang masih hilang per 3 Desember 2025. Sekitar 290.700 orang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengungsi, dan lebih dari 28.000 rumah mengalami kerusakan. Secara keseluruhan, diperkirakan 3,3 juta orang terdampak bencana ini. Bahkan, setidaknya 1.000 sekolah di Aceh dan Sumatera ditutup akibat kerusakan atau digunakan sebagai tempat penampungan darurat.
Pemerintah pusat, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, bergerak cepat dengan prioritas utama penyelamatan korban jiwa, evakuasi warga yang terisolasi, serta pemulihan akses logistik dan bantuan kemanusiaan. Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) telah mengerahkan alat-alat berat untuk membuka akses jalan yang terputus dan memperbaiki fasilitas vital. Koordinasi erat juga dilakukan dengan berbagai kementerian dan lembaga lain, termasuk Kemenko PMK, Kementerian Perhubungan, PLN, Pertamina, TNI-Polri, BMKG, dan BNPB, untuk memastikan penanganan dampak kemanusiaan, layanan kesehatan, distribusi bantuan, pemulihan listrik, serta penyediaan bahan bakar minyak.
AHY juga menyampaikan keprihatinan terkait insiden penjarahan yang terjadi di beberapa daerah bencana, mengaitkannya dengan upaya masyarakat untuk bertahan hidup dalam kondisi sulit. Namun, ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan dan menekankan pentingnya percepatan penyaluran logistik untuk meminimalisir kejadian serupa.
Sebagai bagian dari upaya pemulihan, pemerintah sedang menyiapkan hunian sementara bagi para korban. Bantuan presiden, termasuk 40 ton beras dari Kementerian Transmigrasi dan 10 ton beras dari Kementerian Sosial, telah didistribusikan menggunakan KRI Sutedi Senaputra 378 ke Lhokseumawe dan Idi Rayeuk, serta bantuan melalui helikopter TNI Caracal ke kawasan transmigrasi Samar Kilang, Bener Meriah.
Menteri Koordinator AHY menekankan pentingnya perencanaan tata ruang yang baik pascabencana untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Bencana ini juga memicu sorotan akan krisis iklim dan lingkungan, dengan penyelidikan yang sedang berlangsung terkait asal-usul kayu yang terbawa banjir, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan pembalakan liar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengakui bahwa pemerintah belum sepenuhnya siap menghadapi bencana berskala besar seperti ini.
