Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus menjadi bayang-bayang di tengah ketidakpastian ekonomi global, mendorong masyarakat untuk lebih waspada dalam mengelola keuangan pribadi. Data terbaru menunjukkan bahwa fenomena ini bukanlah hal yang bisa diabaikan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, per 20 Mei 2025, kasus PHK telah mencapai 26.455 kasus, dengan Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau menjadi provinsi dengan angka tertinggi. Sementara itu, sepanjang tahun 2024, jumlah pekerja yang terkena PHK yang dilaporkan mencapai 77.965 orang, meningkat 20,21% dibandingkan tahun 2023. DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten menjadi tiga provinsi dengan lonjakan kasus PHK paling signifikan pada tahun 2024.
Situasi mendadak kehilangan pekerjaan tentu menimbulkan tekanan finansial dan emosional yang besar. Tanpa pendapatan rutin, banyak individu dihadapkan pada kebingungan mengenai bagaimana memenuhi kebutuhan harian dan menjaga stabilitas ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, mengerem pengeluaran "happy-happy" atau belanja non-esensial menjadi langkah krusial yang tidak bisa ditunda.
Para ahli keuangan menekankan pentingnya evaluasi kondisi finansial secara menyeluruh sebagai langkah pertama setelah PHK. Ini mencakup pencatatan semua aset seperti tabungan, investasi, dan dana darurat, serta semua kewajiban seperti cicilan, tagihan bulanan, dan utang. Dengan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan, seseorang dapat membuat prioritas pengeluaran yang realistis.
Langkah berikutnya adalah membuat anggaran ketat dan memprioritaskan kebutuhan pokok. Pengeluaran harus difokuskan pada hal-hal esensial seperti makanan, tempat tinggal, listrik, air, kesehatan, dan transportasi dasar. Semua pengeluaran yang bersifat konsumtif, seperti makan di luar, belanja barang yang tidak mendesak, langganan hiburan yang jarang terpakai, atau kegiatan nongkrong, harus dipangkas atau dihentikan sementara. Memasak sendiri di rumah dan menggunakan transportasi umum yang lebih hemat adalah contoh perubahan gaya hidup yang dapat menghemat signifikan.
Pemanfaatan dana darurat menjadi sangat vital. Dana ini berfungsi sebagai bantalan keuangan yang memungkinkan seseorang bertahan hidup hingga menemukan sumber pendapatan baru. Idealnya, dana darurat sebaiknya mencukupi untuk 3 hingga 6 bulan biaya hidup, bahkan bisa 6 hingga 12 bulan dari pendapatan bulanan untuk memberikan rasa aman lebih lama. Bagi pekerja lepas atau freelancer, disarankan memiliki dana darurat yang mencukupi untuk 12 kali pengeluaran bulanan. Penggunaan dana darurat harus bijak dan bertahap, bukan dihabiskan sekaligus.
Selain itu, pesangon yang diterima setelah PHK harus dikelola dengan sangat bijak. Dana ini sebaiknya digunakan untuk menutupi kebutuhan pokok, membayar kewajiban mendesak, atau bahkan sebagai modal awal untuk memulai usaha kecil, bukan untuk hal-hal konsumtif. Jika memiliki utang atau cicilan, penting untuk memprioritaskan pembayarannya atau bernegosiasi dengan pihak kreditur untuk mencari solusi restrukturisasi. Menghindari penggunaan kartu kredit dan fokus pada belanja tunai atau debit juga sangat disarankan untuk mengontrol pengeluaran.
Sambil menghemat, mencari sumber penghasilan alternatif seperti pekerjaan paruh waktu atau menjadi freelancer dapat membantu menutupi kebutuhan sehari-hari. Menurunkan standar gaya hidup adalah suatu keharusan dalam masa transisi ini. Disiplin tinggi diperlukan untuk menghindari pengeluaran impulsif.
Meskipun tantangan PHK terasa berat, ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki kebiasaan finansial dan membangun fondasi keuangan yang lebih kuat di masa depan. Mengendalikan emosi dan menyusun strategi dengan kepala dingin adalah kunci untuk menghadapi fase ini dengan lebih tenang dan terarah.
