Sebagian besar dari ribuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia masih belum memberikan kontribusi signifikan dalam bentuk dividen kepada negara. Faktanya, dari sekitar 1.046 entitas BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan, mayoritas setoran dividen negara selama ini hanya berasal dari segelintir perusahaan, dengan delapan BUMN teratas menyumbang hampir 97 persen dari total dividen. Kondisi ini menyoroti disparitas kinerja yang mencolok di antara perusahaan-perusahaan pelat merah.
Untuk tahun buku 2023 yang disetorkan pada tahun 2024, total dividen BUMN kepada negara mencapai Rp 85,5 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan setoran dividen tahun 2023 yang sebesar Rp 81,2 triliun. Peningkatan ini diapresiasi oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai hasil kinerja positif BUMN yang terus bertransformasi.
Delapan BUMN yang menjadi tulang punggung penyetor dividen jumbo di antaranya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dengan setoran sebesar Rp 25,7 triliun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebesar Rp 17,1 triliun, dan Holding MIND ID sebesar Rp 11,2 triliun. Selanjutnya, PT Pertamina (Persero) menyumbang Rp 9,3 triliun, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) sebesar Rp 9,2 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) sebesar Rp 6,2 triliun, PT PLN (Persero) sebesar Rp 3 triliun, dan PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,2 triliun. Kedelapan perusahaan ini secara kolektif menyumbangkan sebagian besar dari total dividen BUMN yang diterima negara.
Menteri BUMN Erick Thohir berulang kali menekankan pentingnya transformasi BUMN untuk memaksimalkan potensi dan mengeksplorasi peluang pendapatan baru. Kementerian BUMN menargetkan setoran dividen dapat mencapai Rp 90 triliun pada tahun 2025. Upaya pemangkasan dan konsolidasi BUMN terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dari jumlah BUMN yang mencapai ribuan, sekitar 53 persen di antaranya dilaporkan masih mengalami kerugian, dengan total kerugian mencapai Rp 50 triliun setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal ini, Danantara, sebuah badan pengelola investasi, sedang berfokus merampingkan jumlah perusahaan BUMN dari sekitar 1.000 menjadi hanya 200 hingga 340 perusahaan dalam lima tahun ke depan. Langkah ini diharapkan dapat menghindari persaingan tidak sehat antarperusahaan negara dan memungkinkan BUMN untuk lebih fokus pada bisnis inti serta memberikan kontribusi ekonomi yang lebih kuat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total kontribusi BUMN dalam bentuk pajak, dividen, dan PNBP lainnya mencapai 21,9 persen dari total penerimaan negara pada tahun 2023.
