Presiden Joko Widodo telah secara gamblang mengungkapkan alasan utama di balik fokus intensif pemerintahannya pada pembangunan infrastruktur selama sepuluh tahun terakhir. Prioritas ini disebut sebagai fondasi krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, merata, dan berkelanjutan di Indonesia.
Salah satu alasan fundamental adalah peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah. Presiden Jokowi menegaskan bahwa infrastruktur yang memadai adalah kunci untuk mempermudah pergerakan barang dan jasa, yang secara langsung berdampak pada efisiensi ekonomi. Pembangunan jalan tol, jalan nasional, pelabuhan, dan bandara baru secara masif dilakukan untuk mencapai tujuan ini.
Jokowi juga menyoroti peran vital infrastruktur dalam menarik investasi. Menurutnya, tanpa konektivitas dan infrastruktur yang baik, investor enggan masuk ke Indonesia. Investasi ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.
Selain itu, pembangunan infrastruktur digencarkan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Presiden menyebut bahwa berkat upaya ini, peringkat daya saing Indonesia dalam World Competitiveness Ranking (WCR) 2024 melonjak dari posisi 34 ke peringkat 27 dunia. Peningkatan daya saing ini penting agar Indonesia mampu berkompetisi dengan negara-negara lain.
Dampak nyata lainnya adalah penurunan biaya logistik. Jokowi menjelaskan bahwa biaya logistik di Indonesia yang semula sekitar 24% telah berhasil ditekan menjadi 14%. Penurunan ini berdampak langsung pada harga-harga barang yang lebih murah dan turut berkontribusi dalam menjaga inflasi tetap rendah, dari yang dulunya mencapai 8-11% kini dapat ditekan di bawah 3%, dengan angka terbaru di 2,58%.
Visi pembangunan infrastruktur ini tidak hanya terpusat pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan pembangunan dengan pendekatan "Indonesia-sentris". Ini berarti pembangunan tidak hanya fokus di Pulau Jawa, tetapi juga menyasar wilayah-wilayah terpencil, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini bertujuan untuk menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, termasuk kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa.
Presiden Jokowi juga menekankan bahwa infrastruktur dasar merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian secara keseluruhan. Pembangunan infrastruktur di berbagai sektor, termasuk 53 bendungan dari target 61 unit yang dibangun, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru, memperkuat sektor pertanian untuk ketahanan pangan dan menambah pasokan air baku serta potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Pembangunan ini juga mencakup jaringan digital yang kuat, termasuk pusat data dan satelit baru, sebagai fondasi bagi ekonomi pintar di masa depan.
Secara keseluruhan, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang masif ini adalah bagian dari upaya untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yang mencanangkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai menjadi lokomotif pendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat persatuan bangsa dengan menghadirkan akses yang lebih merata dan berkeadilan.
