Indonesia secara aktif memperkuat kemitraan strategisnya dengan Prancis di sektor industri pertahanan, dengan fokus pada transfer teknologi, pengembangan bersama, dan manufaktur lokal, sejalan dengan upaya modernisasi alutsista nasional. Berbagai pertemuan tingkat tinggi sepanjang tahun 2025 telah menegaskan komitmen kedua negara dalam mempererat hubungan ini.
Pada 20 November 2025, Kepala Badan Teknologi Pertahanan (Batekhan) Kementerian Pertahanan Djoko Purwanto mengumumkan bahwa kerja sama dengan perusahaan pertahanan besar asal Eropa, KNDS, telah menunjukkan hasil konkret dalam pengembangan teknologi pertahanan. Djoko menyampaikan hal tersebut dalam Defence Technology Forum 2025, sebuah wadah implementasi kerja sama strategis Indonesia-Prancis di sektor pertahanan. Menurut Djoko, KNDS memiliki komitmen kuat untuk tidak hanya melakukan pengadaan alutsista, tetapi juga transfer manufaktur dan teknologi ke Indonesia, serta mengintegrasikan keahlian PT Pindad ke dalam rantai pasok globalnya.
Sebelumnya, pada 13 November 2025, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima Duta Besar Prancis untuk Indonesia, H.E. Fabien Penone. Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian dokumen Mutual Logistics Support Agreement (MLSA), penguatan kerja sama dalam misi penjaga perdamaian, serta pengembangan kolaborasi di bidang pendidikan dan bahasa, termasuk pengajaran bahasa Prancis di Akademi Militer. Hubungan pertahanan kedua negara kini berada pada tingkat kemitraan strategis.
Pada pertengahan Juli 2025, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis H.E. Mr. Sebastien Lecornu di Paris, usai perayaan Bastille Day. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat dialog pertahanan, kolaborasi industri pertahanan, dan peningkatan pertukaran personel antar angkatan bersenjata. Partisipasi prajurit Indonesia dalam acara Bastille Day menjadi simbol kepercayaan dan kemitraan pertahanan yang semakin kokoh.
Kemitraan strategis ini semakin diperkuat dengan kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Jakarta pada 28-29 Mei 2025, di mana ia bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Keduanya menyaksikan penandatanganan Letter of Intent (LoI) yang bertujuan memperkuat kemitraan strategis di bidang pertahanan, khususnya untuk alutsista strategis. Presiden Macron juga mengunjungi Akademi Militer di Magelang untuk meninjau fasilitas pendidikan bahasa Prancis bagi calon perwira TNI. Presiden Prabowo Subianto menggambarkan Prancis sebagai salah satu mitra utama Indonesia dalam modernisasi peralatan pertahanan.
LoI tersebut berpotensi membuka peluang pesanan baru untuk jet tempur Rafale, kapal selam Scorpene, fregat ringan, serta sistem artileri Caesar dan amunisinya. Indonesia telah memfinalisasi pemesanan 42 unit jet tempur Dassault Rafale, dengan pengiriman pertama diharapkan pada awal 2026. Selain itu, Indonesia juga mengumumkan pembelian dua kapal selam Scorpene Evolved dengan baterai Lithium-ion penuh yang akan dibangun secara domestik oleh PT PAL bekerja sama dengan Naval Group Prancis, melalui transfer teknologi. Kapal selam ini diharapkan selesai pada tahun 2031. Indonesia juga memesan 13 radar intersepsi kendali darat dari Thales Group, dengan lima di antaranya akan dipasang di ibu kota baru, Nusantara.
Dalam konteks yang lebih luas, kerja sama ini juga mencakup bidang-bidang seperti produksi amunisi, kendaraan lapis baja, artileri, dan kendaraan darat tak berawak melalui eksplorasi dengan KNDS. Kerja sama industri juga didorong antara Thales Group dan PT Len Industri untuk pengembangan dan manufaktur peralatan pertahanan. Bahkan, satelit multifungsi SATRIA-1 Indonesia dibangun oleh perusahaan Prancis, Thales Alenia Space.
Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Prancis didorong oleh kebutuhan Indonesia untuk memperkuat sistem pertahanan udara dan maritimnya, mengingat luasnya wilayah geografis, serta sebagai strategi "hedging" di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik dan rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok. Prancis, dengan upayanya mempromosikan multilateralisme dan stabilitas kawasan, dipandang sebagai kekuatan penyeimbang yang penting bagi Indonesia.
