Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan optimisme bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 7 hingga 8 persen. Program ini dianggap sebagai pendorong signifikan bagi perekonomian nasional.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa Program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia Indonesia dalam menyongsong generasi emas 2045. Ia menyoroti bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga dirancang untuk menggerakkan roda perekonomian.
Salah satu kontribusi utama program MBG terhadap ekonomi adalah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan permintaan produk pertanian lokal. Tenaga Ahli Prokerma BGN, Ade Tias Maulana, menekankan bahwa program ini membuka peluang kerja baru di bidang penyediaan makanan bergizi dan mendorong terbentuknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur BGN di setiap daerah. Diperkirakan, satu unit dapur SPPG dapat menyerap 45-50 petugas, belum termasuk dampak ekonomi dari aktivitas jual beli bahan baku dengan masyarakat sekitar. Rantai ekonomi yang terbentuk melibatkan petani, peternak, dan nelayan, baik secara langsung maupun melalui koperasi dan BUMDes, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa perputaran ekonomi dari kebutuhan bahan baku MBG untuk 82,9 juta penerima manfaat dapat mencapai Rp 86 triliun setiap tahunnya. Kebutuhan tersebut meliputi 368 ribu ton telur ayam senilai Rp 11 triliun, 663 ribu ton daging ayam senilai Rp 26,5 triliun, 415 ribu ton ikan senilai Rp 17,8 triliun, dan 2,3 juta ton beras senilai Rp 31 triliun.
Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, Program MBG telah membentuk 15.363 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi dan telah melayani 44,3 juta penerima manfaat hingga November 2025. Hingga akhir Oktober 2025, program ini telah menjangkau 39,5 juta penerima manfaat dengan 13.514 unit dapur dan layanan SPPG di 38 provinsi, 509 kabupaten/kota, dan 7.022 kecamatan.
Untuk tahun 2025, alokasi anggaran APBN untuk MBG sebesar Rp 71 triliun dengan potensi kekurangan yang akan bertambah hingga Rp 99 triliun. Selanjutnya, pada tahun 2026, BGN akan mengelola anggaran Rp 335 triliun untuk menjangkau seluruh penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan pagu anggaran Rp 268 triliun dan dana cadangan Rp 67 triliun. Ini berarti BGN akan menggelontorkan dana sekitar Rp 1,2 triliun per hari untuk menjalankan program MBG pada tahun 2026.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa MBG diposisikan sebagai investasi multisektor untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045. Presiden Prabowo Subianto juga yakin bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen sangat mungkin tercapai dengan adanya perputaran ekonomi yang dihasilkan program MBG.
