Proyek normalisasi Sungai Ciliwung, yang menjadi salah satu solusi utama penanganan banjir di ibu kota, masih menyisakan sekitar 16 kilometer (km) dari total panjang 33 km yang belum dibenahi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali mengintensifkan upaya penyelesaian proyek infrastruktur vital ini.
Dari total panjang proyek normalisasi 33 km, sekitar 17 km di antaranya telah rampung dikerjakan sejak tahun 2014. Namun, sisa 16 km yang belum dinormalisasi ini masih menjadi pekerjaan rumah besar, dengan pembebasan lahan sebagai kendala utama yang menghambat progres.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada Jumat, 21 November 2025, mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp232 miliar untuk mempercepat pembebasan lahan di dua kelurahan prioritas, yakni Cililitan dan Pengadegan. Di Kelurahan Cililitan, disiapkan Rp111 miliar untuk 37 bidang tanah, sementara di Kelurahan Pengadegan, anggaran sebesar Rp121 miliar dialokasikan untuk 54 bidang tanah. Proses pembebasan lahan ini ditargetkan rampung pada awal tahun 2026.
Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR telah disepakati, di mana Pemprov DKI bertanggung jawab atas pembebasan lahan, sedangkan Kementerian PUPR akan menangani pembangunan fisik, termasuk tanggul. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa pekerjaan fisik pembangunan untuk 16 km Sungai Ciliwung yang tersisa diperkirakan akan dimulai pada tahun 2027, setelah proses pembebasan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta selesai pada tahun 2026. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam kesempatan terpisah pada Maret 2025 sempat menargetkan seluruh proyek normalisasi dapat selesai pada tahun 2026, namun perkembangan terbaru menunjukkan jadwal yang lebih realistis untuk fase pembangunan fisik.
Proyek normalisasi ini bertujuan untuk mengembalikan lebar Sungai Ciliwung menjadi 35 hingga 50 meter, dari kondisi eksisting di beberapa titik yang menyempit hingga 10-20 meter. Penyempitan ini seringkali menjadi pemicu banjir saat debit air dari hulu meningkat. Normalisasi diharapkan dapat mengurangi potensi banjir di Jakarta hingga 40 persen, serta mengoptimalkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air. Selain itu, Gubernur Pramono Anung juga menyebut normalisasi Ciliwung dan Kali Krukut sebagai bagian dari upaya menekan kemacetan di Jakarta, karena banjir seringkali mengganggu mobilitas.
Selain masalah kepemilikan lahan yang tidak jelas, penolakan dari sebagian warga yang terdampak juga menjadi tantangan signifikan dalam proses pembebasan lahan. Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta berencana membentuk tim kajian keberatan untuk menyikapi penolakan ini. Sejarah menunjukkan bahwa permasalahan sosial terkait relokasi warga telah menjadi hambatan utama sejak proyek ini dimulai.
Di samping normalisasi Ciliwung, Pemprov DKI juga berkomitmen untuk menormalisasi Kali Krukut sepanjang 1,3 kilometer guna mengatasi banjir di kawasan Kemang dan sekitarnya. Upaya komprehensif ini merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir Jakarta yang melibatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
