Pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan finansial dan dukungan logistik komprehensif kepada ratusan ribu keluarga yang rumahnya rusak akibat banjir dan tanah longsor yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera dalam beberapa waktu terakhir. Data terbaru per 27 Desember 2025 menunjukkan sekitar 213.000 rumah warga di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami kerusakan, mendorong respons terkoordinasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Kamis (1/1/2026) mengungkapkan rincian skema bantuan untuk perbaikan rumah. Untuk rumah yang mengalami rusak ringan, pemerintah memberikan bantuan tunai sebesar Rp 15 juta. Sementara itu, rumah dengan kerusakan sedang mendapatkan alokasi Rp 30 juta. Bagi rumah yang rusak berat dan tidak dapat dihuni, pemerintah telah menyiapkan opsi pembangunan rumah baru oleh negara, di samping penyediaan hunian sementara (huntara) atau Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600 ribu per keluarga per bulan bagi mereka yang memilih tinggal bersama kerabat atau menyewa tempat tinggal.
Selain bantuan perbaikan rumah, Kementerian Sosial turut mengkoordinasikan bantuan tambahan senilai minimal Rp 8 juta per kepala keluarga terdampak. Bantuan ini mencakup Rp 3 juta untuk pengadaan perabotan rumah tangga dan Rp 5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga. Kemensos juga menyalurkan berbagai dukungan logistik esensial, seperti beras 10 kilogram per bulan, uang lauk pauk antara Rp 300 ribu hingga Rp 450 ribu per bulan, serta santunan bagi korban jiwa sebesar Rp 15 juta dan korban luka berat Rp 5 juta. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan komitmen penyaluran bantuan secara bertahap dan tepat sasaran berdasarkan asesmen lapangan.
Proses penyaluran bantuan menghadapi tantangan signifikan terkait percepatan dan akurasi data. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran bupati dan wali kota untuk mempercepat pendataan rumah rusak agar bantuan tidak tertunda. Kendala kehilangan dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga di beberapa wilayah terdampak, seperti Aceh Utara, menjadi salah satu hambatan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan kepala desa atau Keuchik untuk bertanggung jawab dalam pendataan awal yang diyakini keakuratannya. Verifikasi data penerima dilakukan dengan mengoptimalkan data kependudukan Dukcapil hingga level administrasi terkecil, dan perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menerapkan skema "jemput bola" dengan mendatangi langsung titik-titik pengungsian untuk pencairan Dana Tunggu Hunian.
Bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera telah menjadi fenomena berulang, diperparah oleh perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Respons pemerintah saat ini tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tetapi juga pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip "Build Back Better, Safer, and Sustainable." Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pentingnya koordinasi kuat lintas kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah, untuk memastikan proses pemulihan berjalan efektif dan berkelanjutan. Sektor permukiman menjadi prioritas utama dalam percepatan pemulihan, dengan kepastian lokasi aman menjadi faktor krusial. Dana puluhan triliun rupiah dibutuhkan untuk memulihkan Sumatra pasca-bencana, dengan sekitar setengahnya dialokasikan untuk Aceh. Selain upaya pemerintah, organisasi non-pemerintah seperti Dompet Dhuafa juga berpartisipasi dengan menargetkan pembangunan 1.000 Rumah Sementara (Rumtara) bagi penyintas di tiga provinsi tersebut.
