PT Pertamina (Persero) mengintegrasikan tiga subholding hilir utamanya, yakni PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS), yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025 dan operasionalnya dimulai 1 Januari 2026. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyatakan langkah ini bertujuan memperkuat efisiensi operasional dan kinerja perusahaan di tengah gejolak pasar energi global.
Rencana penggabungan tiga entitas bisnis ini telah memasuki tahap finalisasi, dengan persetujuan akhir akan dilaporkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Simon Aloysius Mantiri menjelaskan bahwa kondisi pasar dan komoditas global yang kurang mendukung telah menekan margin keuntungan bisnis kilang, meskipun produksi kilang sedang meningkat karena beroperasinya fasilitas baru. Penurunan laba ini secara konsolidasi berdampak negatif pada kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan.
Secara historis, Pertamina sebelumnya telah melakukan pemisahan unit usaha menjadi subholding untuk mempercepat pengembangan bisnis. Namun, dengan tantangan kontemporer, Pertamina menilai integrasi kembali menjadi strategi terbaik. Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menambahkan bahwa konsolidasi ini juga merupakan mandat dari pemegang saham, Danantara, untuk memperbaiki tata kelola minyak yang lebih efisien serta memperkuat layanan energi kepada masyarakat, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Implikasi dari merger ini mencakup potensi peningkatan efisiensi rantai pasok energi dari hulu ke hilir, pemangkasan biaya operasional yang tumpang tindih, dan penguatan ketahanan energi nasional. Integrasi PPN, KPI, dan PIS diharapkan menciptakan entitas yang lebih ramping, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan memungkinkan pembagian risiko antar unit bisnis, di mana subholding yang kuat seperti Patra Niaga dapat menopang sektor kilang yang menghadapi tekanan bisnis. Konsep peleburan akan bervariasi; integrasi KPI akan berbentuk merger, sementara sebagian PIS akan melalui skema spin-off. Simon Aloysius Mantiri bahkan mengemukakan nama "Patra Kilang Shipping" sebagai salah satu kemungkinan untuk entitas baru ini.
Meski demikian, restrukturisasi korporasi berskala besar ini juga membawa konsekuensi hukum yang signifikan. Pengalihan kontrak kerja, kewajiban utang, dan perjanjian dengan pihak ketiga dari masing-masing anak usaha harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari potensi sengketa. Analis energi Herry Susanto dari ReforMiner Institute, sebagaimana dikutip, menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian dalam proses merger agar tidak mengganggu operasional. Selain itu, dampak terhadap hak-hak karyawan menjadi perhatian serius dalam proses restrukturisasi ini.
Merger tiga subholding hilir ini juga merupakan bagian dari strategi restrukturisasi Pertamina yang lebih luas, di mana perusahaan berencana melepaskan atau mengkonsolidasikan bisnis-bisnis non-inti. Ini termasuk konsolidasi rumah sakit di bawah Pertamina Bina Medica IHC, pengalihan bisnis perhotelan PT Patra Jasa ke PT Hotel Indonesia Natour (HIN), penggabungan maskapai Pelita Air Service (PAS) ke Garuda Indonesia, dan konsolidasi perusahaan asuransi BUMN di bawah IFG. Fokus Pertamina ke depan akan semakin menajam pada bisnis inti minyak dan gas, serta energi terbarukan, sejalan dengan agenda transisi energi dan target net zero emission 2060.
