Pemerintah Indonesia menargetkan penambahan jaringan rel kereta api sepanjang 600 kilometer pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya ambisius untuk mereaktivasi dan membangun total 12.100 kilometer jalur kereta api di seluruh wilayah nasional hingga tahun 2030. Inisiatif ini ditekankan untuk memperkuat konektivitas transportasi, mengurangi biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, khususnya di luar Jawa.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa target tersebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Saat ini, jaringan kereta api yang dioperasikan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tercatat lebih dari 7.000 kilometer. Percepatan pembangunan pada tahun 2026 bertujuan untuk mencapai target keseluruhan 12.100 kilometer yang tertuang dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) Tahun 2030, dengan penyelesaian diharapkan rampung paling lambat pada tahun 2029.
Prioritas utama reaktivasi jalur kereta api akan difokuskan pada wilayah dengan kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor yang tinggi, terutama di Jawa Barat. Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mengidentifikasi jalur Cianjur-Bandung dan jalur Bandung ke arah selatan, melewati Soreang hingga Ciwidey, sebagai area prioritas awal. Pemilihan rute ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk mengurai kemacetan dan menghidupkan kembali konektivitas ekonomi lokal, dengan memanfaatkan trase atau lahan negara milik KAI yang dikelola.
Pengembangan jaringan kereta api ini tidak hanya terbatas di Pulau Jawa. Rencana Induk Perkeretaapian Nasional menargetkan jalur sepanjang 6.800 km di Jawa-Bali, 2.900 km di Sumatera, 1.400 km di Kalimantan, 500 km di Sulawesi, dan 500 km di Papua. KAI juga menargetkan ekspansi layanan kereta api di luar Pulau Jawa mulai tahun 2026, yang didorong oleh instruksi Presiden Prabowo untuk mengembangkan jalur di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, terutama untuk mendukung distribusi logistik hasil bumi seperti kelapa sawit, karet, kopi, timah, dan nikel. Hal ini sejalan dengan upaya menekan biaya logistik nasional yang saat ini masih tinggi, di mana kereta barang dinilai lebih efisien dibandingkan moda transportasi darat lainnya.
Pembangunan infrastruktur kereta api ini juga menghadapi tantangan pembiayaan. Pemerintah berupaya untuk tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga melibatkan investasi swasta. Kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur hingga tahun 2029 diperkirakan mencapai Rp 10.300 triliun, dengan sebagian besar diharapkan berasal dari non-APBN. Upaya pengembangan ini juga terintegrasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti mendorong pembiayaan hijau (green sukuk) untuk infrastruktur rel, yang sejalan dengan komitmen Net Zero Emission 2060, mengingat kereta api menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih rendah. Transformasi ini diharapkan dapat mempercepat arus distribusi barang dari sentra produksi ke pelabuhan ekspor atau kawasan industri, yang esensial bagi daya saing ekonomi Indonesia.
