Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa kerusakan sistem kelistrikan di Aceh akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi sejak akhir November hingga awal Desember 2025 jauh melampaui dampak tsunami 2004, dengan 442 titik infrastruktur terdampak dibandingkan delapan titik sebelumnya. Bencana hidrometeorologi parah ini, yang telah menewaskan 513 jiwa dan menyebabkan 31 lainnya hilang per 28 Desember 2025, memutus total akses listrik, komunikasi, dan transportasi di banyak desa terisolasi di 18 kabupaten/kota, berdampak pada lebih dari 2,1 juta jiwa.
Hingga 30 Desember 2025, 15 dari 23 kabupaten dan kota di Aceh telah pulih 100 persen dari sisi desa yang kembali menyala, namun delapan kabupaten lainnya masih dalam tahap pemulihan bertahap. Tiga daerah dengan capaian pemulihan terendah adalah Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Di Aceh Tengah, baru 70,8 persen desa yang telah kembali dialiri listrik, sementara di Bener Meriah mencapai 83,6 persen desa. Kabupaten Gayo Lues mencatat pemulihan sebesar 69,9 persen desa. Prasodjo menjelaskan bahwa pemulihan kelistrikan sangat bergantung pada kondisi akses menuju lokasi terdampak; daerah dengan jalur distribusi yang masih terbuka dapat dipulihkan lebih cepat, sementara wilayah yang terisolasi menghadapi kendala signifikan. Untuk Aceh Tengah dan Bener Meriah, evakuasi material, termasuk 510 tiang listrik, masih mengandalkan jalur udara menggunakan pesawat Hercules. Kabar baik datang dari Gayo Lues, di mana jalur darat dari Langsa menuju Kutacane hingga Blangkejeren mulai terbuka, memungkinkan pengiriman 210 tiang listrik untuk mempercepat pemulihan.
Meskipun jaringan listrik utama di beberapa wilayah telah pulih, tantangan besar lainnya adalah kondisi rumah pelanggan. Di Aceh Utara, misalnya, meskipun hampir seluruh desa telah menyala, lebih dari 80 ribu rumah pelanggan terdampak, dengan 13 ribu unit rusak berat dan 20 ribu unit rusak sedang. PLN tidak berani menyalakan listrik ke rumah-rumah yang masih rusak berat atau tertimbun lumpur karena risiko korsleting. Situasi serupa terjadi di Aceh Tamiang, di mana lebih dari 38.000 rumah pelanggan terdampak meskipun pemulihan desa secara umum sudah tinggi. Kerusakan infrastruktur fisik juga mencakup robohnya lima tower SUTT 150 kV dan jembatan.
Para ahli menyoroti bahwa bencana banjir bandang akhir 2025 ini bukan sekadar peristiwa cuaca ekstrem biasa. Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS UGM, Hatma Suryatmojo, menyatakan bahwa fenomena ini merupakan akumulasi "dosa ekologis" di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), diperparah oleh degradasi lingkungan serius dan kerusakan ekosistem hutan yang mengurangi daya serap air tanah. Perubahan iklim menyebabkan frekuensi cuaca ekstrem semakin meningkat, menuntut penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana. Pemerintah daerah diharapkan menindaklanjuti informasi peringatan dini dari BMKG dengan simulasi evakuasi, penataan ulang permukiman rawan bencana, dan memastikan kapasitas tanggap darurat yang memadai guna mitigasi risiko jangka panjang. Bencana ini menggarisbawahi urgensi investasi pada infrastruktur kelistrikan yang lebih tangguh dan berkelanjutan, serta upaya konservasi lingkungan yang serius untuk mengurangi kerentanan Aceh terhadap peristiwa serupa di masa depan.
