Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono baru-baru ini menyoroti kualitas pengerjaan proyek strategis Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Poncosari, Kecamatan Srandakan, Bantul, DI Yogyakarta, mendesak kontraktor pelaksana untuk segera melakukan perbaikan. Kunjungan Trenggono pada 2 Januari 2026 ini merupakan bagian dari serangkaian peninjauan progres pembangunan KNMP di berbagai lokasi, termasuk Purworejo, Pati, dan Cirebon, dengan target penyelesaian seluruh KNMP di Indonesia pada akhir Januari 2026.
Program KNMP merupakan inisiatif pemerintah untuk mentransformasi desa-desa pesisir dan kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih modern, produktif, dan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Proyek ini dirancang untuk menyediakan berbagai fasilitas pendukung, seperti dermaga, pasar ikan higienis, cold storage, bengkel kapal, tempat pelelangan ikan (TPI), balai pelatihan, hingga area kuliner, yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Di KNMP Poncosari, fasilitas yang dibangun mencakup tangga pendaratan perahu, gudang beku portabel, pabrik es portabel, shelter pendaratan ikan, kantor pengelola, docking kapal, kios perbekalan, kios kuliner, kios pemasaran ikan, sarana pascapanen ikan, shelter coldbox, shelter perbaikan jaring, bengkel nelayan, revetment, toilet umum, tangki air, penerangan kawasan, dan tempat pembuangan sampah hingga IPAL Biotech. Trenggono secara spesifik meminta perbaikan pada kualitas pengerjaan, termasuk "slurry ice" yang krusial bagi nelayan.
Pada tahun 2025, KKP menargetkan pembangunan 100 lokasi KNMP secara keseluruhan. Untuk tahap awal, 65 lokasi telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp1,34 triliun. Pengerjaannya ditargetkan selesai pada 2 Desember 2025. KKP juga tengah mengajukan anggaran tambahan untuk 35 kampung lainnya. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 KNMP hingga tahun 2027, dengan total kebutuhan anggaran diproyeksikan mencapai Rp24,2 triliun, atau sekitar Rp22 miliar per lokasi. Pada November 2025, Trenggono melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa progres pembangunan KNMP telah mencapai 45 persen.
Kritik terhadap kualitas pengerjaan proyek infrastruktur publik bukan kali pertama terjadi. KKP sendiri telah melakukan ratusan kali penyegelan terhadap proyek yang berkaitan dengan ruang laut, mengindikasikan tantangan dalam pengawasan dan penegakan standar. Pada Juli 2025, Center for Budgeting Analysis (CBA) mendesak evaluasi terhadap Menteri Trenggono terkait kasus "pagar laut" di Tangerang yang dinilai merugikan nelayan lokal, menyoroti lemahnya perlindungan hak-hak dasar masyarakat pesisir. Trenggono sendiri mengakui bahwa pembongkaran proyek ilegal di laut tidaklah mudah, membutuhkan dana dan keputusan tegas.
Program KNMP tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga transformasi sosial-ekonomi melalui pembentukan dan penguatan koperasi lokal, pelatihan keterampilan, dan pendampingan kelembagaan agar masyarakat nelayan dapat secara kolektif mengelola fasilitas dan mengembangkan usahanya. KKP juga mendorong transparansi dan pemantauan intensif oleh Inspektorat Jenderal KKP untuk memastikan kesesuaian capaian fisik di lapangan dengan laporan konsultan pengawas. Upaya Trenggono menyoroti langsung kualitas pengerjaan kontraktor mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran negara yang signifikan, mengingat dampak langsung proyek ini terhadap mata pencarian dan kualitas hidup ribuan nelayan di seluruh Indonesia. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada pengawasan ketat, pelaksanaan yang transparan, dan respons cepat terhadap temuan di lapangan.