Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat perbaikan jaringan jalan di Provinsi Aceh pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada akhir tahun 2025. Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan ini krusial untuk memulihkan konektivitas dan distribusi logistik yang terganggu secara signifikan di banyak kabupaten, terutama di wilayah tengah Aceh. Hingga akhir Desember 2025, sebanyak 72 dari 81 ruas jalan nasional yang terdampak, atau sekitar 88 persen, telah kembali berfungsi fungsional.
Wilayah Aceh dihantam serangkaian banjir bandang dan tanah longsor sejak November 2025, yang memutus akses darat ke sejumlah daerah vital seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah, mengakibatkan isolasi dan hambatan distribusi bantuan. Menteri PU Dody Hanggodo pada 18 Desember 2025, melaporkan bahwa setidaknya 13 ruas jalan nasional masih terputus, meskipun beberapa akses ke Aceh Tengah dan Bener Meriah sudah dibuka kembali dengan operasional terbatas, hanya dapat dilalui kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat spesifikasi 4x4. Kondisi ini menyebabkan pengiriman logistik bantuan belum 100 persen optimal.
Pemerintah menargetkan mayoritas ruas jalan nasional dapat tersambung kembali pada akhir Desember 2025, dengan beberapa proyek di titik-titik vital seperti rute Bireuen-Takengon dijadwalkan rampung pada periode tersebut. Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PU Rakhman Taufik menyatakan bahwa meskipun jalur utama sudah dapat dilalui, penanganan jembatan masih terus dilakukan secara intensif untuk konektivitas optimal. Secara spesifik, ruas jalan seperti Sp. Uning (Bts. Kota Takengon) – Uwaq (Km 379) dan Genting Gerbang – Simpang Uning ditargetkan selesai pada 20 Januari 2026.
Meskipun progres telah tercapai, tantangan di lapangan masih besar. Plt Kepala Dinas PUPR Aceh Tengah, Pijas Visara, melaporkan bahwa dari 106 ruas jalan yang rusak di Kabupaten Aceh Tengah, 83 ruas telah dikerjakan, menyisakan 23 ruas. Dari 621 titik longsor dan amblas, 536 titik sudah ditangani, dengan 85 titik masih dalam perbaikan. Pijas mengakui bahwa ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk alat berat sempat menjadi kendala awal, diperparah dengan terbatasnya alat berat dan kerusakan akses keluar masuk kabupaten. Selain itu, Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyoroti kondisi tanah dan aliran sungai yang masih dinamis sebagai tantangan utama, yang memerlukan metode kerja cepat namun tetap memperhatikan keselamatan dan keandalan infrastruktur.
Upaya pemulihan tidak hanya melibatkan Kementerian PUPR dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, tetapi juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dinas PUPR Aceh, PT Hutama Karya, pemerintah daerah, TNI/Polri, serta partisipasi aktif masyarakat. Misalnya, pada 9 Januari 2026, Polres Aceh Tengah mengerahkan sekitar 40 unit sepeda motor trail untuk menyalurkan bantuan ke kampung-kampung terpencil yang akses jalannya rusak parah, yang sebelumnya memakan waktu satu jam kini menjadi tujuh hingga delapan jam perjalanan. Jalur Peureulak–Lokop yang menghubungkan Aceh Timur dengan Gayo Lues, yang vital untuk desa-desa pedalaman dan sempat kembali putus pada awal Januari 2026, telah berhasil difungsikan kembali dalam lima hari berkat penanganan cepat Dinas PUPR Aceh.
Kerusakan infrastruktur jalan memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Yogi, seorang pengemudi rental rute Medan-Aceh, menuturkan kerugian besar akibat terhambatnya aktivitas, pekerjaan yang lumpuh, dan melemahnya perputaran ekonomi masyarakat. Studi menunjukkan bahwa infrastruktur jalan yang memadai dapat meningkatkan investasi, konektivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, infrastruktur jalan yang rusak dapat berdampak negatif. Pemerintah berharap percepatan pemulihan ini akan mengembalikan arus logistik dan ekonomi warga secara penuh pada awal tahun 2026. Kebijakan terbaru pengembalian anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Aceh sebesar Rp1,7 triliun untuk tahun 2026, yang sebelumnya sempat dipangkas, juga diapresiasi oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah sebagai dukungan besar Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Selain itu, program padat karya bidang jalan dan jembatan Kementerian PU tahun 2025 dengan anggaran Rp1,2 triliun, yang melibatkan 43.628 tenaga kerja, turut dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menyerap tenaga kerja di tengah upaya pemulihan.
Namun, di beberapa lokasi seperti Kawasan Jalan Rantau Perdamaian, Kualasimpang, Aceh Tamiang, kondisi porak-poranda masih terlihat jelas, dan diperkirakan pemulihan penuh dapat memakan waktu hingga tujuh bulan ke depan mengingat luasnya area terdampak dan keterbatasan sumber daya. Situasi ini menuntut sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk memastikan semua ruas jalan, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten, benar-benar pulih dan dapat menopang aktivitas sosial serta ekonomi Aceh secara optimal.