Notification

×

Iklan

Iklan

Tagar Terpopuler

Bulog Targetkan 4 Juta Ton Beras: Begini Cara Jaga Kualitasnya Tetap Utuh

2026-01-11 | 18:28 WIB | 0 Dibaca Last Updated 2026-01-11T11:28:42Z
Ruang Iklan

Bulog Targetkan 4 Juta Ton Beras: Begini Cara Jaga Kualitasnya Tetap Utuh

Perum Bulog, sebagai garda terdepan stabilisasi pangan nasional, menargetkan penyerapan 4 juta ton beras dari petani domestik sepanjang tahun 2026, sebuah peningkatan signifikan dari target 3 juta ton pada tahun 2025. Target ambisius ini disertai dengan penekanan ketat pada standar kualitas untuk mencegah beras pecah, memastikan cadangan pangan yang kuat dan bermutu di tengah lonjakan produksi beras nasional yang diperkirakan mencapai 34,71 juta ton pada 2025, naik 13,36 persen dari tahun sebelumnya.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa penyerapan akan dilakukan dengan kebijakan "any quality" atau segala kualitas, namun dengan syarat krusial bahwa gabah harus dipanen pada usia yang tepat. Rizal menjelaskan, gabah yang matang sempurna di pohon akan menghasilkan beras yang lebih pulen dan tidak mudah hancur saat diolah, mencegah masalah beras pecah yang kerap menurunkan mutu. Persyaratan kualitas beras yang diakui Bulog mencakup kadar air maksimal 14 persen, butir patah atau broken maksimal 25 persen, dan butir menir maksimal 2 persen. Khusus untuk gabah kering giling (GKG) di gudang Bulog, kadar air juga dibatasi maksimal 14 persen dengan kadar hampa maksimal 3 persen.

Kebijakan ini bukan tanpa tantangan. Sejarah menunjukkan Bulog sering kesulitan menyerap gabah petani karena tingginya harga pasar dan kualitas yang belum memenuhi standar, seperti kadar air yang tinggi. Pada September 2024, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, menyebut bahwa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras sebesar Rp11.000 per kilogram (dengan broken maksimal 20 persen) seringkali di bawah harga pasar di tingkat penggilingan yang mencapai Rp12.100 per kilogram, menghambat daya serap Bulog. Namun, keputusan terbaru Bapanas menaikkan HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani menjadi Rp6.500 per kilogram mulai 15 Januari 2025, dari sebelumnya Rp6.000, diharapkan dapat memberikan kepastian harga dan kenyamanan bagi petani.

Untuk mengatasi tantangan kualitas dan memastikan target penyerapan 4 juta ton tercapai, Bulog akan memperkuat kolaborasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Babinsa, dan Bhabinkamtibmas di seluruh Indonesia. Kemitraan ini bertujuan untuk menyosialisasikan standar usia panen yang optimal kepada petani, sebuah langkah proaktif untuk menjamin kualitas gabah sejak di lahan. Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto juga menegaskan bahwa setiap beras yang masuk gudang Bulog akan melalui pemeriksaan kualitas menyeluruh oleh surveyor independen untuk menjamin transparansi dan akurasi standar mutu. Pengawasan ketat juga diterapkan secara berkala di gudang penyimpanan untuk menjaga mutu beras hingga didistribusikan.

Secara historis, efektivitas penyerapan Bulog sering terhambat oleh pasifnya pendekatan mereka, di mana petani diharapkan menyetor hasil panen ke gudang. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian pada Februari 2025 menyoroti bahwa petani cenderung terikat dengan tengkulak yang "jemput bola" dan memberikan pinjaman modal, serta menanggung biaya transportasi. Sebagai respons, Bulog kini berupaya mengubah sistem pembayaran dari tunai menjadi digital untuk meminimalkan potongan liar dan akan menggandeng perbankan Himbara untuk edukasi petani.

Peningkatan target penyerapan dan penekanan kualitas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah yang lebih luas untuk mencapai swasembada pangan dan memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Stok beras Bulog pada akhir 2025 sempat mencapai puncaknya di 4,2 juta ton dan diproyeksikan mencapai 7 juta ton pada 2026, memperkuat cadangan pangan dan stabilitas harga. Namun, realisasi ini sangat bergantung pada kemampuan Bulog untuk secara efektif mengimplementasikan standar kualitas yang ketat, sekaligus memastikan kebijakan HPP yang kompetitif dan mekanisme penyerapan yang lebih inklusif bagi petani di lapangan, terutama saat panen raya diperkirakan terjadi pada semester I 2026. Tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah, Bulog, dan petani, target 4 juta ton dengan kualitas terjaga dapat menjadi tantangan yang berkelanjutan.