Kementerian Perindustrian melaporkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Indonesia pada Desember 2025 melambat ke angka 51,90 poin, meskipun masih berada di fase ekspansif. Angka ini turun 1,55 poin dibandingkan November 2025 yang mencapai 53,45. Penurunan momentum ini terjadi di tengah sinyal beragam dari sektor manufaktur, yang sebelumnya mencatat pertumbuhan kuat pada November berdasarkan data Purchasing Managers' Index (PMI).
Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif menjelaskan perlambatan IKI Desember 2025 ini disebabkan faktor musiman akhir tahun, di mana pelaku industri cenderung menunda penerbitan kontrak baru untuk pembelian bahan baku hingga awal tahun. Selain itu, sikap "wait and see" terkait insentif tahun 2026 juga berkontribusi pada penurunan ini. IKI Desember 2025 juga lebih rendah 1,03 poin dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 52,93. Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, 17 subsektor masih mengalami ekspansi, menyumbang 79,4% terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas Triwulan III 2025. Namun, enam subsektor, termasuk industri kayu, karet dan plastik, logam dasar, komputer, barang elektronik, optik, serta alat angkut lainnya, mengalami kontraksi. Variabel pesanan baru IKI pada Desember melambat 3,17 poin menjadi 52,76, sementara persediaan produk juga melambat 1,20 poin menjadi 54,99.
Kontras dengan perlambatan IKI Desember, Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Indonesia dari S&P Global justru menunjukkan momentum ekspansi yang solid pada November 2025, mencapai 53,3. Angka ini naik signifikan dari 51,2 pada Oktober 2025 dan menjadi yang tertinggi sejak Februari 2025. Usamah Bhatti, Ekonom S&P Global Market Intelligence, mengungkapkan laju ekspansi pada November didorong oleh kenaikan volume output dan pertumbuhan pesanan baru tercepat sejak Agustus 2023. Perekonomian domestik menjadi pendorong utama permintaan menjelang akhir tahun 2025, meskipun perusahaan mencatat penurunan pesanan ekspor baru yang lebih tajam. Tekanan biaya juga dilaporkan meningkat, menjadi yang tertinggi dalam sembilan bulan, akibat kenaikan harga bahan baku dan fluktuasi nilai tukar, yang kemudian dialihkan produsen ke harga pabrik.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya menyatakan bahwa PMI dan IKI yang berada di zona ekspansi menunjukkan optimisme pelaku industri dan menegaskan peran manufaktur sebagai kontributor utama ekonomi nasional. Senada, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menilai tren ekspansi manufaktur yang konsisten sebagai sinyal pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin kuat, dengan peningkatan permintaan domestik dan stabilitas harga menjadi fondasi berharga. Sepanjang Triwulan III 2025, pertumbuhan Industri Pengolahan Non-Migas (IPNM) mencapai 5,58% (year-on-year/yoy), dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 17,39%.
Namun, prospek tahun 2026 diwarnai oleh tantangan eksternal. Bank Indonesia memproyeksikan perlambatan ekonomi global pada 2026 dengan pertumbuhan sekitar 3,0%, dipicu oleh dampak tarif resiprokal Amerika Serikat dan kerentanan rantai pasok global. Ketidakpastian perdagangan dan geopolitik global, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta kebijakan suku bunga The Fed juga menjadi risiko. Meski demikian, Bank Indonesia menilai konsumsi rumah tangga pada Kuartal IV 2025 menunjukkan tren membaik, didukung belanja sosial pemerintah dan keyakinan masyarakat. Kepala Ekonom BCA David Sumual memproyeksikan sektor manufaktur 2026 akan mengalami divergensi; sektor berbasis sumber daya alam seperti nikel, tembaga, dan olahan CPO diperkirakan tetap kuat, didukung program hilirisasi dan ekosistem kendaraan listrik. Di sisi lain, sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur masih tertekan oleh faktor internal dan gempuran impor. Ekonom Josua Pardede dari Bank Permata menambahkan, ekonomi domestik menjadi kunci utama resiliensi Indonesia di tengah pelemahan global, menuntut ekspansi fiskal terukur dan program yang menyasar daya beli kelas menengah. Para pelaku industri padat karya masih menyoroti harapan akan penertiban impor ilegal serta kebijakan protektif dan penegakan hukum yang kuat untuk dapat kembali ke jalur pertumbuhan stabil pada 2026.